Tiga Fraksi DPRD NTT Pertanyakan Penutupan UPT Pedidikan,

Apakah pembekuan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan sudah sesuai prosedur yang berlaku. Apakah penunjukkan kepala sekolah sebagai ex - officio sebagai kep

Tiga Fraksi DPRD NTT Pertanyakan Penutupan UPT Pedidikan,
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Yohanes Rumat,S.E 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - "Apakah pembekuan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan sudah sesuai prosedur yang berlaku. Apakah penunjukkan kepala sekolah sebagai ex - officio sebagai kepala UPTD peraturan perundan-undangan dan apakah mungkin dibentuk cabang dinas di kabupaten dan kota,".

Pertanyaan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTT, Yohanes Rumat,S.E dalam rapat paripurna DPRD NTT yang berlangsung di Ruang Kelimutu DPRD setempat, Selasa (11/6/2019).

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beri Binna didampingi Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno, Wakil Ketua , Yunus Takandewa dan Alex Ofong.
Hadir pula, Sekda NTT, Ben Polo Maing dan para pimpinan OPD.

Dalam penyampaian pandangan umum fraksi, Fraksi PKB DPRD NTT menegaskan, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pembekuan UPT Pendidikan di kabupaten dan kota. Bahkan, dengan pembekuan itu, kemudian mengangkat kepala sekolah sebagai kepala UPT.

Diduga, Filipus Gunakan Ilmu Hitamt Saat Mencuri

"Pembekuan ini perlu ada kajian oleh pemerintah," kata Yohanes.

Fraksi PKB juga mempertanyakan alasan pembekuan 11 UPT yang ada di NTT.
"Apakah pembekuan itu sudah sesuai prosedur? . Apakah penunjukkan kepala sekolah sebagai kepala UPT sudah sesuai UU yang berlaku dan apakah dimungkinkan membangun atau membentuk cabang Dinas," tanyanya.

Dikatakan, Fraksi PKB menganggap pembekuan UPT itu prematur , karena tanpa evaluasi secara intensif dan koomprehensif terhadap eksistensi tugas pokok dan fungsi maupun kinerja UPTD kecuali yang telah diimplememtasi selama dua tahun terakhir, yakni 2017-2017.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Reny Marlina Un,SE,M.M mengatakan, pihaknya menilai penutupan UPT Pendidikan adalah prematur, mengingat tanpa evaluasi secara intensif dan komprehensif terhadap eksistensi tupoksi maupun kinerja UPT yang sudah diimplementasikan selama dua tahun (2017-2018).

Dia mengatakan, penutupan UPT berpengaruh pada efektivitas penyelenggaraan sub urusan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di kabupaten dan kota, karena meninggalkan kekosongan struktur dan fungsi layanan pendidikan oleh Pemprov.

Halaman
12
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved