SK PTT Lingkup Pemkot Kupang Belum Keluar Masih Tunggu Walikota

sampai ada SK dulu baru para PTT yang direkomenadasikan bisa kembali bekerja. "Yang jelas tunggu SK-nya keluar baru kembali bekerja

SK PTT Lingkup Pemkot Kupang Belum Keluar Masih Tunggu Walikota
POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati
Kepala BKPPD Kota Kupang, Ade Manafe 

SK PTT Lingkup Pemkot Kupang Belum Keluar Masih Tunggu Walikota

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- SK untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang direkomendasikan kembali bekerja pasca diputus kontrak per 1 Mei 2019, belum keluar karena masih menunggu kebijakan Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore.

Demikian disampaikan oleh Kepala BKD Pemkot Kupang, Ade Manafe kepada POS-KUPANG.COM, saat ditemui POS-KUPANG.COM, Senin (10/6/2019) di ruang kerjanya.

Ade menjelaskan, ada 369 PTT yang diputus kontrak per 1 Mei 2019. "Untuk yang diusulkan perpanjangan kontrak belum ada SK. Kita masih menunggu kebijakan Pa Walikota terkait dengan rekomendasi yang sudah masuk dan beliau yang harus menandatangi SK. Hampir semua OPD beri rekomendasi untuk perpanjangan kontrak. Sekitar 90 persen PTT yang direkomenadasikan," ungkapnya.

NTT Butuh Kapal di Atas 2000 GT

Ratusan Koperasi di Nusa Tenggara Timur Siap Dibubarkan

Renungan Harian Kristen Protestan Senin 10 Juni 2019, Bahagia Karena Diampuni

Ade mengatakan, sampai ada SK dulu baru para PTT yang direkomenadasikan bisa kembali bekerja. "Yang jelas tunggu SK-nya keluar baru kembali bekerja," ungkapnya.

Menanggapi 16 PTT yang kembali dipekerjakan oleh pihak Dukcapil Kota Kupang, Ade mengatakan dirinya belum mengetahui informasi tersebut.

Diwawancarai POS-KUPANG.COM, beberapa waktu lalu, Pelaksana Tugas (Plt) Dukcapil Kota Kupang, Drs. Agus Ririmasse, M.Si, menjelaskan, ada 18 PTT di Dukcapil yang diputus kontrak oleh Pemerintah Kota Kupang per 1 Mei 2019, namun yang kembali dipekerjakan oleh Dukcapil sebanyak 16 orang.

Lanjutnya, 16 PTT tersebut merupakan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan yaitu sebagai operator Kartu Keluarga (KK) KTP dan Akte Kelahiran. "Kalau tidak ada mereka di Dukcapil maka pelayanan di Dukcapil lumpuh. Jadi kita pekerjakan kembali," ungkapnya.

Ia mengakui belum ada Surat Keputusan (SK) untuk ke 16 PTT tersebut. "Mereka belum ada SK, tapi mau bagaimana, tenaga mereka di Dukcapil dibutuhkan," tegasnya.

VIDEO: Jalan Menuju Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Sumba Timur, Rusak Berat

Renungan Harian Kristen Protestan Senin 10 Juni 2019, Bahagia Karena Diampuni

Menurutnya, berdasarkan hasil tatap muka Walikota Kupang dengan PPT dan OPD terkait, Walikota meminta OPD mengusulkan nama-nama yang hendak direkrut kembali atau diperpanjang kontraknya.

"Yah kita sudah usulkan, sesuai dengan kebutuhan kita dan PTT juga mendengar apa yang disampaikan Walikota bahwa mereka akan dipanggil kembali, semua itu tenaga penting," tegasnya.

Ia menegaskan, hal itu dilakukan untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat. "Kalau kita tidak ambil langkah itu, mempekerjakan kembali PTT maka dampaknya pelayanan macet, yang jadi sorotan tentu saya sebagai Kadis, Pemerintah Kota Kupang, Walikota tentunya," ungkapnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved