Hadapi Tiga Gugatan Parpol, Bawaslu Kabupaten TTS Siapkan Dokumen Hasil Pengawasan

Hadapi Tiga Gugatan Parpol, Bawaslu Kabupaten TTS Siapkan Dokumen Hasil Pengawasan

Hadapi Tiga Gugatan Parpol, Bawaslu Kabupaten TTS Siapkan Dokumen Hasil Pengawasan
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Ketua Bawaslu Kabupaten TTS, Melky Fay 

Hadapi Tiga Gugatan Parpol, Bawaslu Kabupaten TTS Siapkan Dokumen Hasil Pengawasan

POS-KUPANG.COM | SOE - Bawaslu Kabupaten TTS saat ini tengah mempersiapkan dokumen keterangan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu serentak 17 April lalu. Dokumen ini disiapkan guna menghadapi gugatan tiga Parpol yaitu, Golkar, Berkarya dan Gerindra.

Ketua Bawaslu Kabupaten TTS Melky Fay kepada pos kupang.com, Senin (10/6/2019) mengatakan, Partai Berkarya dan Golkar menggugat hasil Pemilu serentak dengan dalil adanya pengelembungan suara di Dapil NTT II, termaksud Kabupaten TTS khusus pemilihan legislatif tingkat DPR RI.

Maria dan Jericho Ikut Berburu Beasiswa Kuliah di Pemda Sikka

Selain itu, Partai Golkar juga menuding praktek penggelembungan suara juga terjadi untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi NTT.

Namun dalam gugatan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dimana lokasi TPS yang terjadi praktek penggelembungan suara.

"Golkar dan Berkarya mengajukan gugatan terkait adanya dugaan praktik penggelembungan suara untuk pemilihan anggota DPR RI dan DPRD Provinsi NTT. Namun spesifiknya dimana tidak disebutkan hanya menyebutkan di dapil NTT II," ungkap Melky.

Bhabin Nampar Tabang dan Kepala BPP Dampingi Kelompok Tani Suka Maju

Sedangkan untuk gugatan Partai Gerindra lanjut Melky, gugatan terkait adanya selisih atau perbedaan data antara C1 dan DA1 untuk pemilihan anggota DPR RI.

Ia mengatakan, dalam pleno tingkat Kecamatan dan Kabupaten memang ada terjadi perubahan data setelah dilakukan penelusuran baik pada C Plano maupun setelah melakukan penghitungan suara ulang. Perubahan data ini tidak diikuti oleh saksi partai Gerindra sehingga diajukanlah gugatan tersebut.

"Ada perubahan data pada saat pleno di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten setelah dilakukan penelusuran ulang. Hal ini tidak lepas dari salah penulisan yang dilakukan oleh petugas KPPS, baik karena faktor kelelahan atau kelalaian. Namun sudah diperbaiki di tingkat kecamatan dan Kabupaten. Perubahan data inilah yang digugat oleh Partai Gerindra," jelasnya.

Seluruh dokumen hasil pengawasan selanjutnya akan diberikan kepada Bawaslu Provinsi NTT dan akan diteruskan kepada Bawaslu RI.
Terkait gugatan Partai Berkarya terhadap Partai Demokrat khusus pemilihan anggota DPRD Provinsi NTT, dimana satu caleg Demokrat tidak memenuhi syarat, Melky mengatakan, untuk hal tersebut ditangani langsung oleh Bawaslu Provinsi NTT.

Pasalnya proses pendaftaran caleg DPRD Propinsi NTT dilakukan di KPU Propinsi NTT.
"Khusus untuk gugatan Partai Berkarya terkait satu caleg perempuan dari Demokrat yang tidak memenuhi syarat sehingga mempengaruhi kuota perempuan, sudah kita limpahkan ke Bawaslu Provinsi NTT," sebutnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved