BREAKING NEWS: 20 ASN Eks Napi Koruptor di TTU Dipecat dengan Tidak Hormat

Sebanyak 20 ASN Eks Napi Koruptor di Kabupaten TTU Dipecat dengan Tidak Hormat

BREAKING NEWS: 20 ASN Eks Napi Koruptor di TTU Dipecat dengan Tidak Hormat
Pos Kupang.com/Tommy Nulangi
Plt. Sekda TTU, Frans Tilis 

Sebanyak 20 ASN Eks Napi Koruptor di Kabupaten TTU Dipecat dengan Tidak Hormat

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt telah melakukan pemecatan tidak dengan hormat kepada 20 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) eks narapidana korupsi.

Pemecatan terhadap 20 ASN eks narapidana korupsi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti surat edaran tiga menteri diantaranya Kementerian PAN RB, Kemdagri, dan KPK.

Kadis Lingkungan Hidup Nagekeo Ajak Masyarakat Tanam Anakan Pohon di Pesisir Pantai

Proses pemecatan terhadap 20 ASN eks narapidana korupsi itu dilakukan pada tanggal 31 Mei 2019 lalu yang ditandai dengan penyerahan SK pemecatan dengan tidak hormat kepada 20 oknum ASN tersebut.

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten TTU Fransiskus Tilis mengatakan hal itu kepada wartawa di Kantor Bupati TTU, Senin (10/6/2019).

Frans mengatakan, jumlah secara keseluruhan ASN eks narapidana kasus korupsi di Kabupaten TTU sebanyak 28 orang. Dari jumlah tersebut, 20 orang ASN sudah diberikan SK pemecatan dengan tidak hormat.

Taman Bung Karno di Ende Sering Jadi Lokasi Mesum

"Jadi kita di kabupaten ini sudah menindaklanjuti keputusan bersama dari tiga menteri itu pada tanggal 31 Mei 2019. Dari 28 orang ASN eks narapidana korupsi, kita sudah serahkan SK pemecatan untuk 20 orang ASN," tegasnya.

Sedangkan delapan orang ASN eks narapidana korupsi lainnya, jelas Frans, lima orang ASN diantaranya sudah memasuki masa purna tugas sebagai ASN. Sementara itu, untuk tiga ASN lain, pihaknya belum mendapatkan data mengenai putusan inkrahn

"Yang sudah pensiun kita masih buat permohonan dan duanya data mengenai putusan ingkrah kita belum dapat. Yang pensiunan itu kita masih buat permohonan untuk meninjau kembali SK pensiunnya setelah itu baru kita berikan SK pemberhentian dengan tidak hormat," tegasnya.

Dijelaskan Frans, sesuai dengan edaran bersama dari tiga menteri tersebut, apabila ada ASN yang pensiun setelah menjalani putusan hukuman, maka SK pensiunnya dapat ditinjau kembali.

"Kecuali dia pensiun sebelum proses pidana itu ada, maka dia tetap menerima gaji pensiunnya," jelasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved