PAN Sebut Ada Kecurangan Pemilu di Lembata

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan, saat pemilihan umum (pemilu) 17 April 2019 lalu, ada kecurangan yang terjadi di Lembata

PAN Sebut Ada Kecurangan Pemilu di Lembata
POS-KUPANG.COM/Frans Krowin
Ini kopian surat gugatan PAN terhadap KPU tentang dugaan kecurangan pemilu di Dapil 3 Lembata. 

PAN Sebut Ada Kecurangan Pemilu di Lembata

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM | LEWOLEBA- Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, saat pemilihan umum (pemilu) 17 April 2019 lalu, ada kecurangan yang terjadi di Kabupaten Lembata. Kecurangan itu terjadi pada 7 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Dapil 3 Lembata yang meliputi Kecamatan Omesuri dan Buyasuri.

Zulkifli Hasan mengungkapkan fakta tersebut melalui suratnya perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan KPU No: 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019.

Surat itu ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Jakarta Barat No 6 Jakarta Pusat dan kopian suratnya diperoleh Pos Kupang.Com di Lewoleba, Kabupaten Lembata, NTT, Kamis (30/5/2019).

Kader Partai Amanat Nasional Ramai-ramai Mengundurkan Diri.  Ternyata Ini Pemicunya 

Dalam surat tersebur tertulis pula 7 nama sebagai kuasa hukum Partai Amanat Nasional untuk melakukan gugatan hukum terhadap KPU atas dugaan kecurangan pemilu tersebut.

Tujuh orang penasihat hukum yang menangani kasus itu, yakni Surya Imam Wahyudi, S.H, M.H, RA Shanti Dewi Mulyaharjani, S.H, M.H, Jubir, S.H, Hery Chariansyah, S.H, M.H, Andi Muhammad Yusuf, S.H, M Zulkarnain, S.H dan Jou Hasyim Waimahing, S.H, M.H.

Diuraikan, kecurangan di Dapil 3 Lembata itu, dilakukan oleh oknum yang terdata dalam daftar pemilih khusus (DPK) atas nama Polilarpus Patti Leuwayan. Pemilih tersebut terdaftar du Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan tetapi menggunakan KTP untuk memilih di TPS 01 Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri. Saat pencoblosan, yang bersangkutan tidak memberikan Formulir A5 dari KPU.

Caleg Ditangkap Karena Fitnah Jokowi PKI, Gerindra: Terkesan 02 Yang Sering Terjerat UU ITE

Hal yang sama dilakukan salah seorang pemilih asal Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang yang menggunakan KTP untuk memilih di TPS 01 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri.

Modus kecurangan serupa terjadi pada 5 TPS di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri. 5 TPS tersebut, masing-masing 2 pemilih di TPS 01 Balauring, 1 pemilih du TPS 05, 1 pemilih di TPS 03 dan 1 pemilih lagi di TPS 02 Balauring.

Atas kecurangan tersebut, ungkap Zulkifli, telah diajukan keberatan baik oleh Panwas Kecamatan Omesuri maupun Buyasuri. Namun PPK Kecamatan Omesuri dan Buyasuri juga KPU Lembata, tidak menindaklanjutinya sama sekali.

Bawaslu Flotim Memenangkan Gugatan Partai Amanat Nasional

Oleh karena itu, PAN memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan: membatalkan keputusan KPU No: 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, DPD DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berikutnya, memerintahkan termohon (KPU/KPUD Lembata) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada 7 TPS yang bermasalah di tiga desa pads Dapil 3 Lembata yang meliputi Kecamatan Omesuri dan Buyasuri. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved