Penyerapan DAK dan DAU di Pemkab Kupang Baru Dua Persen, Ini Alasannya

Penyerapan DAK dan DAU di Pemkab Kupang Baru Dua Persen, Ini Alasannya

Penyerapan DAK dan DAU di Pemkab Kupang Baru Dua Persen, Ini Alasannya
ISTIMEWA
Diskusi yang di gelar Pemerintah Kabupaten Kupang yang dipimpin Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, S.H, M.Th, Selasa (28/5/2019). 

Penyerapan DAK dan DAU di Pemkab Kupang Baru Dua Persen, Ini Alasannya

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Penyerapan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum ( DAK dan DAU) lingkup Pemkab Kupang hingga Mei 2019, serapannya baru 2 persen. Kondisi ini terjadi semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Kupang.

Fakta ini terungkap dalam diskusi yang di gelar Pemerintah Kabupaten Kupang yang dipimpin Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, S.H, M.Th, Selasa (28/5/2019).

Rektor Undana Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung Peradilan Semu FH Undana

Menurut Jerry Manafe, rendahnya penyerapan DAK dan DAU karena proses tender pekerjaan fisik belum juga di mulai. Diskusi bersama ini dimaksudkan agar proses percepatan pembangunan agar daerah menjadi lebih baik.

"Kontrak semua pekerjaan fisik yang bersumber dari DAK dan DAU mestinya dilakukan paling lambat bulan Maret. Kedepan kalau ebih dari bulan Maret maka semua kontrak akan dibatalkan," tegas Manafe.

Sambut Idul Fitri, Polda NTT Gelar Apel Pasukan Operasi Ketupat 2019

Menurut Manafe, kotrak di awal tahun, sejatinya akan memberikan manfaat bagi daerah, manfaatnya dari segi waktu pelaksanaan dan kualitas pekerjaan akan baik. Dirinya mewanti-wanti agar Maret 2020 sudah harus tanda tangan kontrak.

Mantan Kadis PU NTT, Ir. Andre Koreh, mengungkap bahwa telah terjadi in efisiensi waktu, sebab presentasi penyerapan anggaran hingga akhir bukan Mei 2019 baru mencapai 2 persen saja.
Oleh karena itu, dirinya memberikan lima catatan yang dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan OPD pengguna DAK dan DAU.

Andre mengusulkan, Pertama, Aspek Kualitas, pembangunan di daerah mesti memberikan asas manfaat yang besar bagi masyarakat. Kedua, Aspek Kualitas yaitu pembangunan fisik mesti memiliki kualitas dan di nikmati masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

"Jangan kita bangun jalan lima bulan kerja tapi kualitasnya jelek dan dalam waktu singkat sudah rusak," katanya.

Aspek ketiga, kata Andre, aspek kuantitas, pembayaran harus sesuai dengan kuantitas pekerjaan. Keempat, Aspek Efisiensi waktu, dan tenaga. Pada akhir bulan Mei 2019 baru mencapai 2 persen maka artinya telah terjadi in-efisiensi waktu. Kelima, Aspek Administrasi, semua administrasi mesti dilengkapi sebab bisa saja aspek ini menjadi sumber kecelakaan bagi pengguna DAK dan DAU

Turut hadir dalam diskusi itu antara lain dua mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT yaitu Piet Djami Rebo dan Andre Koreh, Ketua Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Paul Tanggela, Ketua Inkindo Joseph Liem, LPSE, ULP dan semua pimpinan OPD pengguna DAK dan DAU. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved