Penyerahan LHP LKPD Enam Daerah di NTT, Manggarai dan Belu Dapat Opini WTP

Penyerahan LHP LKPD Enam Daerah di NTT, Manggarai dan Belu Dapat Opini WTP

Penyerahan LHP LKPD Enam Daerah di NTT, Manggarai dan Belu Dapat Opini WTP
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Adi Sudibyo (kiri) berbincang dengan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang, Jefri Pelt , Inspektur Inspektorat ,Jewarus Alex , Yos Rera Beka,Wakil Ketua DPRS Kota Kupang, Kristian Baitanu usai penyerahan LHP BPK di Aula Lantai III Gedung BPK RI Perwakilan NTT, Senin (27/5/2019) 

Penyerahan LHP LKPD Enam Daerah di NTT, Manggarai dan Belu Dapat Opini WTP

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Belu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dari BPK RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018.

Penyerahan LHP LKPD ini berlangsung di Aula Lantai III Gedung BPK RI Perwakilan NTT, Senin (27/5/2019).

Bukit Cinta Impian Wisata Lembata, Tahun Ini Jadi Lokasi Pentas Festival 3 Gunung

LHP ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT, Adi Sudibyo.

Ada enam daerah yang menerima LHP LKPD dari BPK RI Perwakilan NTT, yakni Manggarai, Belu, Malaka, Rote Ndao, TTS dan Kota Kupang.

Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Adi Sudibyo saat itu mengatakan, untuk tahun ini, BPK RI Perwakilan NTT menyerahkan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2018 kepada tujuh daerah, yakni enam kabupaten dan kota serta Pemprov NTT.

Polisi Tangkap Warga Majalengka karena Sebar Hoaks Sebut Anggota Brimob Mirip Tentara China

"Sebenarnya, termasuk kabupaten Ende yang kami serahkan LHP LKPD TA 2018, namun berkaitan ada kedukaan, maka untuk Kabupaten Ende kemungkinan usai lebaran atau Hari Raya Idul Fitri," kata Adi.

Menurut Adi, dari enam kabupaten dan kota itu, ada dua entitas yang memperoleh opini WTP, yaitu Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Belu. Sedangkan empat entitas lainnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dia mengatakan, secara umum, akun-akun yang menjadi pengecuakian pada LKPD dengan opini WDP adalah kas di bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan aset tetap.

Adi menjelaskan, kas di bendahara dana BOS dengan permasalahan ,yakni pencatatan saldo kas di bendahara BOS dan belanja BOS TA 2018 belum sesuai kondisi riil, Sekolah penerima dana BOS memiliki lebih dari satu rekening, sisa kas di bendahara belum dipertanggungjawabkan.

Halaman
12
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved