Ini Komentar Akademisi Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di NTT

Ini Komentar Akademisi Undana Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi NTT

Ini Komentar Akademisi Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di NTT
POS-KUPANG.COM/Gecio Viana
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undana, Drs Jacob Wadu M.Si saat ditemui di ruang kerjanya di gedung Jurusan Administrasi Negara Penfui Kupang, Senin (27/5/2019) siang. 

Ini Komentar Akademisi Undana Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undana, Drs Jacob Wadu M.Si memberikan komentarnya terkait pengelolaan keuangan daerah.

Ditemui di ruang kerjanya di gedung Jurusan Administrasi Negara Penfui Kupang, Senin (27/5/2019) siang, Jacob menjelaskan, terdapat beberapa aspek penilaian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Lakalantas di Jalan Timor Raya Kupang, Dua Korban Dilarikan ke Rumah Sakit

Namun, pihaknya lebih menyoroti aspek pengelolaan aset pemerintah daerah (Pemda) dan dasar hukum untuk segala aktivitas keuangan pemda.

Untuk pengelolaan aset Pemda, kata Jacob, harus ada kebijakan atau aturan dari Pemda untuk mengatur aset-aset yang ada di Pemda.

Stikom Artha Buana Kupang Persiapkan Lulusan Mahir Teknik Informatika

"Adakah aturan yang mengatur tentang aset Pemerintah Daerah misalnya peraturan gubernur yang mengatur aset-aset ini. Nah, seringkali aset ini belum ditata oleh pemerintah daerah. Ini adalah salah satu aspek mereka tidak mendapatkan predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan," jelasnya.

"Ada juga pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang lemah secara kebijakan di mana tidak ada kebijakan yang menaungi itu secara tepat lalu tiba-tiba ada pengelolaan keuangan. Jadi ada banyak aspek yang berkaitan," tambahnya.

Ia menilai, jika satu wilayah belum ada kebijakan yang mengatur tentang aset Pemda maka aset tersebut juga akan terbengkalai.

"Misalnya di Kabupaten Kupang banyak aspek yang tidak diatur dengan peraturan bupati misalnya tentang pengelolaan aset-aset itu sehingga akibatnya aset itu terbengkalai," ujarnya.

Aspek lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aktivitas pengelolaan keuangan di Pemda harus memiliki dasar hukum yang melegitimasi.

Halaman
12
Penulis: Gecio Viana
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved