11 ASN Terlibat Korupsi di Lingkup Pemkab Kupang Diberhentikan Secara Terhormat

Sebanyak 11 aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang telah diberhentikan secara terhormat.

11 ASN Terlibat Korupsi di Lingkup Pemkab Kupang  Diberhentikan Secara Terhormat
DOK BBPP Kupang
Bupati Kupang, Drs. Korinus Masneno 

11 ASN Terlibat Korupsi di Lingkup Pemkab Kupang  Diberhentikan Secara Terhormat

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS KUPANG.COM I OELAMASI- Sebanyak 11 aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang telah diberhentikan secara terhormat.

Para ASN yang diberhentikan ini karena terlibat korupsi dan telah diputuskan secara bersalah dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang.

Bupati Kupang, Drs. Korinus Masneno menyampaikan hal ini kepada Wartawan di Oelamasi, Jumat (24/5/2019) petang.

Polres Kupang Siaga I Pasca Pengumuman Hasil Pemilu 2019

Bupati Korinus mengakui dalam pekan ini dirinya telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan untuk memberhentikan ASN yang terlibat tipikor dan telah berkekuatan hukum tetap. Dirinya mengeluarkan surat keputusan (SK) Bupati bukan atas kemauan pribadi tetapi berdasar pada aturan yang berlaku.

Dikatakannya, tidak ada di muka bumi ini keputusan seorang pimpinan tidak ada resiko. Sebagai pimpinan hadir sebagai bagian dari solutif bukan hadir sebagai bagian dari masalah. Menyelesaikan satu masalah diharapkan jangan ada masalah baru.

"Saya kemarin melakukan pemecatan terhadap ASN yang selama ini sudah ada kewajiban yang harus dipecat. Itu bukan karena niatan saya tapi tugas pemerintah daerah itu melaksanakan peraturan perundang-undangan. Tugas saya bukan  mereview aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Saya melaksanakan tugas sesuai peraturan," katanya.

Kapal Roro Swarna Bahtera Angkut 430 Penumpang Dari Labuan Bajo ke Surabaya

Menurut Bupati Korinus, dalam keputusan yang diambil ini telah disampaikan kepada 11 ASN yang diberhentikan tersebut. Dijelaskan ke mereka bahwa kapasitasnya melaksanakan aturan.

"Saya tidak dalam kapasitas mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Jadi saya laksanakan aturan. Soal hak-hak setiap orang untuk mencari keadilan itu hak orang. Sebagai pemerintah ketika saya mengambil keputusan tidak boleh menyarankan untuk tidak boleh digugat karena ini saya laksanakan apa yang sudah ada keputusan. Tetapi saya tidak boleh melarang bahwa setelah ada keputusan ini ada upaya upaya hukum,  silahkan. Sebagai pemerintah saya sudah laksanakan apa yang sudah diatur dalam aturan," ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Edy Hayong
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved