Anggota DPRD Kabupaten TTS Keluarkan Unek-Uneknya Dalam Sidang Paripurna, Ini Alasannya

Jalannya sidang paripurna DPRD Kabupaten TTS dengan agenda penyampaian dan pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2018

Anggota DPRD Kabupaten TTS Keluarkan Unek-Uneknya Dalam Sidang Paripurna, Ini Alasannya
POS KUPANG/DION KOTA
Nampak suasana sidang paripurna DPRD Kabupaten TTS dengan agenda penyampaian dan pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2018 

Anggota DPRD Kabupaten TTS Keluarkan Unek-Uneknya Dalam Sidang Paripurna, Ini Alasannya

POS-KUPANG.COM| SOE -- Jalannya sidang paripurna DPRD Kabupaten TTS dengan agenda penyampaian dan pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2018, Jumat (24/5/2019) berjalan cukup panas.

Pasalnya anggota DPRD Kabupaten TTS mengeluarkan unek-uneknya kepada Bupati TTS Egusem Piether Tahun yang sudah dipendam cukup lama.

Dengan nada sinis, anggota DPRD Kabupaten TTS, Uksam Selan mempertanyakan kebijakan Bupati Tahun yang sudah melakukan beberapa kali penyempurnaan tanpa adanya pembahasan dengan DPRD Kabupaten TTS.

Selain itu, Uksam juga menyinggung statment bupati Tahun yang menyebut tidak membutuhkan DPRD Kabupaten TTS dalam beberapa kesempatan.

Oleh sebab itu, Uksam mempersilakan Bupati Tahun untuk mengesahkan RPJMD nya dengan menggunakan Perbup tanpa harus melalui pembahasan dengan DPRD Kabupaten TTS.

VIDEO: Zodiak yang Paling Suka Makan, Apakah Ada Kamu Dalam Daftar Zodiak Itu?

Siap Gugat Hasil Pilpres ke MK Sandiaga Uno Klaim Siapkan Dokumen Bukti yang Kuat

Tak sampai disitu, Uksam juga menyebut pemerintahan Tahun -Konay berjalan di luar rel karena belum ditetapkan RPJMD atau visi misi namun sejumlah item kegiatan sudah berjalan.

Uksam juga menyinggung statment bupati Tahun yang menyebut jika ijazah anggota DPRD Kabupaten TTS banyak yang ijazah persamaan.

Bahkan Bupati Tahun menganalogikan posisi legislatif dan eksekutif seperti kursi di pesawat. Dimana di pesawat hanya ada kursi eksekutif sedangkan kursi legislatif tidak ada.

Uksam sangat prihatin dengan statment-statment tersebut karena DPRD sebagai lembaga pemerintah tidak dianggap.

Halaman
12
Penulis: Dion Kota
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved