Perwakilan Komnas HAM RI Datangi Nagekeo, Ada Apa Ya?

Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) RI Datangi Kabupaten Nagekeo

Perwakilan Komnas HAM RI Datangi Nagekeo, Ada Apa Ya?
POS-KUPANG.COM/Gordi Donofan
Suasana pertemuan Bupati Nagekeo bersama perwakilan dari Komnas HAM RI di ruangan kerja wakil bupati Nagekeo, Rabu (22/5/2019). 

Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) RI Datangi Kabupaten Nagekeo

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Empat orang perwakilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan pemerintah Nagekeo.

Empat orang itu diantaranya, Gatot Ristanto, Endang Sri M, Ridha Wahyuni dan Ida Dian.

Camat Keluhkan Kinerja Tim Asistensi Kabupaten ke Bupati Tahun

Mereka diterima Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do, Wabup Marianus Waja, Wakil Ketua DPRD Nagekeo Kristianus Dua Wea, Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Herbert Arefa, Dandim 1625/Ngada Letkol Inf I Made Putra Suartawan, Wakapolres Ngada Kompol I Nyoman Surya Wiryawan, Kepala BPN Nagekeo, Dominikus B. Insantuan, Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial Lorens Pone, Kabag Tatapem Nagekeo, Oscar Sina dan Kabag Humas dan Protokoler Setda Nagekeo Gaspar Taka.

Tiga Peringatan Dini di NTT Hari Ini, Mulai Potensi Angin Kencang Hingga Kebakaran Hutan di Sumba

Pertemuan berlangsung di ruangan kerja wakil Bupati Nagekeo Kompleks Civic Center Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, Rabu (22/5/2019).

Perwakilan dari Komnas HAM RI, Gatot Ristanto, pada pertemuan itu mengatakan, mengatakan, pihaknya datang ke Nagekeo karena ada pengaduan dari sebagian masyarakat terkait pembangunan gedung DPRD Nagekeo yang bermasalah. Pasalnya, sudah ada putusan tetap dari Mahkamah Agung, namun hingga kini tak kunjung dieksekusi.

Pengaduan lain dari masyarakat yakni seputar rencana pembangunan Waduk Lambo di Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo.

"Untuk itu kami minta penjelasan dari Pemda Nagekeo dan juga pihak Pengadilan Negeri Bajawa mengenai adanya aduan tersebut kenapa tidak mengeksekusi gedung tersebut sesuai putusan MA," ujarnya.

Gatot meminta Pemkab Nagekeo agar memperhatikan dan memenuhi hak-hak masyarakat. Jangan mengabaikan hak masyarakat.

Lanjut Gatot, terkait masalah Waduk Lambo masyarakat tidak menolak pembangunannya. Namun masyarakat hanya meminta agar memindahkan lokasi waduk.

Halaman
1234
Penulis: Gordi Donofan
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved