Viral Video Unggahan Polres Alor Mati Suri, Kapolda NTT : Nanti Kita Evaluasi

mutasi yang sebenarnya diberlakukan satu tahun dua kali di wilayah Polres, tetapi di wilayah kerja Polres Alor

Viral Video Unggahan Polres Alor Mati Suri, Kapolda NTT : Nanti Kita Evaluasi
POS-KUPANG.COM/ RYAN NONG
Kapolda NTT Irjen Pol Drs Raja Erizman bersama para pejabat Polda NTT memberi salam kepada anggota Satgas BKO ke Polda Metro Jaya usai Apel Pelepasan 

 Viral Video Unggahan Polres Alor Mati Suri, Kapolda NTT : Nanti Kita Evaluasi

POS-KUPANG.COM | KUPANG -– Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Drs Raja Erizman berjanji akan mengevaluasi laporan yang tak lazim oleh anggota Polres Alor terkait persoalan di Polres Alor. Laporan tak lazim itu dibuat dalam bentuk video dan diunggah serta viral melalu group WhatsApp.

Dalam video yang berdurasi 03.20 menit itu, seorang anggota Polres Alor berpangkat Iptu menyebut nomor anggota NRP 68020307 menyampaikan laporan yang bernada aduan kepada Kapolda NTT Irjen Pol Drs Raja Erizman.

“Ijin melaporkan kepada Jenderal, bahwa Polres Alor saat ini sudah mati suri, dimana kebijakan pimpinan, baik dari atas sampai bawah semua tidak berjalan sesuai dengan aturan,” ungkapnya membuka laporan.

Ia mencontohkan mutasi yang sebenarnya diberlakukan satu tahun dua kali di wilayah Polres, tetapi di wilayah kerja Polres Alor, mutasi tersebut berjalan hampir setiap bulan.

“Hampir setiap bulan ada mutasi, mutasi bukan untuk kepentingan institusi tetapi untuk kepentingan pribadi,” ujarnya dalam video.

SBY Puji Prabowo Subianto yang akan Menggugat Hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi

Ulfi Damayanti Ikuti Jejaknya Ibunda Elly Sugigi Masuk Dunia Entertainment, Ini Pesan Emaknya

Ia mengatakan, mutasi yang dilaksanakan di Polres Alor ditengarai tanpa prosedur karena proses murtasi tidak melibatkan pejabat berwenang seperti Kabag Sumda ataupun Kasiwas.

Berikut, perwira polisi ini juga mengadukan soal penempatan angggta polisi di daerah perbatasan yang dinilai tidak sesuai regulasi dan sarat praktik “politik uang kenari”.

“Masalah perbatasan diisi sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah sampai lima enam tahun, dan kalau siapa yang pindah ke erbatasan harus ada kenari atau istilahnya uang, pesangon” ujarnya.

Ia bahkan mencontohkan, ada anggota yang baru pindah dari perbatasan ke Polres Alor, namun hanya dalam hitungan waktu satu bulan, kembali dipindahkan lagi ke wilayah perbatasan.

Halaman
12
Penulis: Ryan Nong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved