Sumbangan Sewa Pakai Aset di Kota Kupang Tahun 2018 Rp 1,3 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang melalui Badan PPKAD sejak tahun 2018 memberikan sewa pakai aset tidak bergerak di Kota Kupang.

Sumbangan Sewa Pakai Aset di Kota Kupang Tahun 2018  Rp 1,3 Miliar
POS-KUPANG.COM/ EDY HAYONG
Kris Patmawan

Sumbangan Sewa Pakai Aset di Kota Kupang Tahun 2018  Rp 1,3 Miliar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM I OELAMASI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang melalui Badan PPKAD sejak tahun 2018 memberikan sewa pakai aset tidak bergerak di Kota Kupang.

Dalam tahun 2018, dari total 50 aset  yang ada, pemasukan untuk PAD mencapai Rp 1,3 miliar. Atas keberhasilan ini maka tahun 2019, diberikan target penerimaan dari penggunaan sewa pakai aset yang ada Rp 1,5 miliar.

Kepala Badan PPKAD Kabupaten Kupang, Kris Patmawan kepada POS KUPANG.COM, Rabu (22/5/2019) menjelaskan, jumlah aset tak bergerak milik Pemda Kabupaten Kupang yang ada di Kota Kupang sebanyak 50 aset. Dari semua aset ini, sudah  sewa pakai dan kebanyakan dari pihak LSM. Sistem sewa pakai ini untuk 5 tahun dan dapat diperpanjang sementara pembayaran setiap tahun langsung ke rekening pemda di Bank NTT.

Aset di Kota Kupang, Pemda Kabupaten Kupang Perlu Libatkan Pihak Ketiga

Menurutnya, proses sewa pakai aset yang ada menggunakan dasar hukum PP nomor : 27 tahun 2014 dan Peraturan Menteri nomor : 19 tahun 2016. Aset ini digunakan agar bisa memberikan kontribusi pada PAD Kabupaten Kupang dan sejak tahun 2018 dari total 50 aset yang ada, penerimaan mencapai Rp 1,3 miliar.

"Karena itu maka tahun 2019 ini, kami diberikan target mencapai Rp 1,5 miliar. Kita berikan sewa pakai pada pihak ketiga baik orang maupun organisasi yang berbadan hukum. Saya yakin bisa mencapai target yang diberikan," kata Kris.

Pemda Kupang Perlu Libatkan Pihak Ketiga Dalam Melakukan Sewa Beli Asset di Kota Kupang

Ditanya soal apakah penentuan besaran biaya sewa pakai aset menggunakan jasa pihak ketiga yang independen, Kris mengatakan, ada tim pengkajinya di PPKAD yang prosedurnya sudah diatur dalam PP dan Peraturan Menteri dengan pola per meter persegi dan melihat kondisi gedung.(*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved