Komnas HAM dan Pemda Ngada Bahas Laporan Masyarakat Tentang PLTP Daratei-Mataloko

hasil pemantauan menunjukkan bahwa hasil pemantauan dibawah baku mutu.

Komnas HAM dan Pemda Ngada Bahas Laporan Masyarakat Tentang PLTP Daratei-Mataloko
POS KUPANG/GORDI DONOFAN
Perwakilan Komnas HAM RI di Kantor Bupati Ngada, Selasa (21/5/2019). 

Komnas HAM dan Pemda Ngada Bahas Laporan Masyarakat Tentang PLTP Daratei-Mataloko

POS-KUPANG.COM | BAJAWA --Menindaklanjuti pengaduan dari Maria Kristina Bupu terhadap kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko, Komnas HAM Republik Indonesia mendatangi Pemerintah Daerah Ngada untuk melakukan pembahasan hal-hal yang di laporkan antara lain kualitas udara dan air, kerusakan atap rumah warga, kerusakan lahan warga, dan pengaduan dugaan gangguan ISPA dan kulit yang merujuk pada aspek kesehatan.

Siaran pers yang diterima POS-KUPANG.COM, Rabu (22/5/2019) menyebutkan, rapat pembahasan tersebut dipimpin Penjabat Sekda Ngada, Hironimus Reba Watu.

Pada kesempatan itu dibahas bahwa DLH Kabupaten Ngada telah melakukan pemantauan kualitas udara dan kualitas air terhadap kegiatan PLTP Mataloko sejak tahun 2008, dan hasil pemantauan menunjukkan bahwa hasil pemantauan dibawah baku mutu.

Anda Ingin ke Ambon Gunakan Kapal Pelni ? Begini Jadwalnya

Pasca Penetapan KPU, Jokowi Panggil Putra SBY, Agus Yudhoyono ke Istana Bogor Hari Ini

Untuk pengaduan dugaan kerusakan atap rumah warga dalam radius 0-2 km, PT PLN (Persero) telah membagikan atap/seng kepada masyarakat sebanyak 19.647 lembar dan PT PLN(Persero) segera memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa alat pencetak genteng dan pelatihan pembuatan genteng.

Terhadap pengaduan dugaan terjadinya kerusakan lahan warga seluas kurang lebih 69 Ha, PT PLN (Persero) telah melakukan pembagian lahan seluas 5 Ha sesuai hasil identifikasi PT PLN (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Ngada berakhir.

Terhadap sisa lahan seluas 55 Ha maka perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Ngada dan PT PLN (Persero).

Sedangkan untuk pengaduan terhadap dugaan ISPA dan kulit, penurunan hasil pertanian dan perkebunan, masalah pendidikan, penurunan gizi keluarga dan kenyamanan hidup masyarakat serta kerusakan aset budaya, Pemerintah Kabupaten Ngada bersama dengan PT PLN (Persero) akan melakukan kajian secara komprehensif dan menyampaikan laporan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat tanggal 30 Juni 2019.

Tampil Spektakuler Pekan Pertama, Striker Madura United Jadi Pemain Terbaik Liga 1, Intip YUK

Polri Sebut Hoaks Penembakan Pendemo, Ini Alasannya

Pertemuan itu nertempat di ruang asisten II di hadiri oleh 4 orang perwakilan dari Komnas HAM RI, Penjabat Sekda Ngada, 2 orang perwakilan dari PLN Ranting Bajawa dan Manager UlPL Mataloko, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada dan beberapa Pimpinan dari dinas terkait.

Setelah pertemuan selesai Komnas HAM RI, langsung menuju ke lokasi untuk melihat langsung kegiatan di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko.(Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan)

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved