Jefri Riwu Kore Berupaya Minta Aset Pemkab Kupang Dikelola Pemkot Kupang

Walikota Kupang Jefri Riwu Kore Berupaya Minta Aset Pemkab Kupang Dikelola Pemkot Kupang

Jefri Riwu Kore Berupaya Minta Aset Pemkab Kupang Dikelola Pemkot Kupang
POS-KUPANG.COM/Laus Markus Goti
Walikota Kupang Jefri Riwu Kore di ruang kerjanya, Rabu (22/5/2019). 

Walikota Kupang Jefri Riwu Kore Berupaya Minta Aset Pemkab Kupang Dikelola Pemkot Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore mengatakan Pemerintah Kota Kupang akan berupaya meminta kepada Pemkab Kupang agar sejumlah aset milik Pemkab Kupang yang berada di Wilayah Kota kupang dikelola oleh Pemerintah Kota Kupang.

"Saya berharap dan mengimbau ada kerja sama dari dua pihak ini untuk pemanfaatan kembali, penataan dan pengelolaan aset-aset milik Pemkab Kupang yang cukup banyak yang di Kota Kupang ini," ungkap Jefri kepada POS-KUPANG.COM, di ruang kerjanya, Rabu (22/5/2019).

Wapres Kalla: Jika Prabowo dan Sandiaga Ikut Menenangkan Masyarakat, Kerusuhan Segera Mereda

Menurutnya, aset-aset Pemkab Kupang yang ada di Kota Kupang perlu dimanfaatkan atau difungsikan sehingga tidak rusak dan terbengkalai.

Jefri mengatakan pihaknya sudah mekukan pembicaraan secara lisan dengan pihak Pemkab Kupang.

"Kita sudah komunikasi, lisan sudah, tapi resminya belum dan kita coba minta beberapa aset dikelola oleh Pemerintah Kota Kupang. Yah saat ini mereka pimpinan baru, jadi kita harus melakukan pendekatan," ungkap Jefri.

Pasukan Kostrad dan Paskhas AU Datang, Demonstran di Bawaslu Tepuk Tangan

Diwawancarai terpisah, Kabag Tatapem Kota Kupang, Januar Dally di ruang kerjanya, menjelaskan dengan terbentuknya Kota Madya (Dalam hal ini Kota Kupang) berdasarkan UU No.5 tahun 1996, dalam dua tahun, Pemerintah Kabupaten Kupang wajib menyerahkan aset-aset kepada Pemerintah Kota Kupang yang ada dalam wilayah Kota Kupang.

Dalam perkembangannya, kata dia, yaitu di tahun 1997, diserahkan berita acara P3D (Pegawai, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokemen). "Soal peralatan yah termasuk aset dimaksud baik bergerak maupun tidak bergerak," ungkapnya.

Namun kendalanya, lanjut Januar, pada penyerahan berita acara ada aset tidak disertakan dengan dokumen sehingga pihaknya kesulitan untuk sertifikasi. "Misalnya, tanah eks pasar, puskesmas, pustu, tidak ada dokumennya dan mungkin juga dokumen-dokumennya tercecer," jelasnya.

Ia mengatakan, pihaknya sedang berupaya untuk mengumpulkan dokumen-dokumen aset dimaksud. "Kami sudah membuat surat untuk pihak Pemkab Kupang dan Pemprov NTT untuk kita koordinasi kalau masih ada dokumennya yah mohon disampaikan," tambahnya.

Hal tersebut, lanjutnya dalam rangka penataan aset yang secara baku disebut untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Misalnya untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, kami komunikasi dengan mereka, baru-baru ini kita ajukan permohonan menggunakan eks Kantor Bupati untuk pelayanan kesehatan," ungkapnya.

"Puskesmas Kupang Kota, mau dibikin baru dan itu butuh waktu 6 hingga 9 bulan. Kami sudah bersurat ke Pemkab Kupang untuk pinjam pakai kantor eks Kantor Bupati. Soal Apakah kantor itu terurus atau tidak itu bukan kewenangan kami. Kita buat surat sekalian kita cek dokumen kantor tersebut agar mereka serahkan," jelasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved