Ini Langkah Diambil Bupati Sikka, Setelah Dana Adat Pendidikan Ditolak DPRD Sikka

erjuangan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo meloloskan alokasi dana adat pendidikan kepada mahasiwa asal Sikka di Pulau

Ini Langkah Diambil Bupati Sikka, Setelah Dana Adat Pendidikan Ditolak DPRD Sikka
POS-KUPANG.COM/Eginius Mo'a
Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, bincang dengan Plt Kepala Dinas PPO Sikka, Yosef Benyamin, Selasa (21/5/2019) di teras rumah jabatan bupati Kota Maumere, Pulau Flores, NTT. 

Ini Langkah Diambil Bupati Sikka, Setelah Dana Adat Pendidikan Ditolak DPRD Sikka

POS-KUPANG.COM| MAUMERE--Perjuangan Bupati  Sikka,   Fransiskus  Roberto Diogo  meloloskan alokasi dana adat pendidikan  kepada mahasiwa asal Sikka di Pulau  Flores, Propinsi NTT    belum berakhir. 

Langkah terburuk jika tetap ditolok DPRD  Sikka  sudah  disiapkan   Roby,  sapaan  Fransiskus  Roberto Diogo.

“Perjuangan  ini (dana adat pendidikan)  sampai  titik   darah  terakhir. Paling   jelek  kalau tetap ditolak oleh DPRD, kerjasama dengan Pemkab  Kutai  Barat (Kubar) di Kalimantan  akan  kami  realisasikan memindahkan masyarakat  kurang mampu ke Kubar,”  kata   Roby, dalam dialog dengan wartawan  di  rumah jabatan  bupati, Jalan  El Tari Kota Maumere, Selasa  (21/5/2019).

Pendukung Prabowo Mulai Berdatangan ke Kertanegara, Ini yang Mereka Lakukan

Berpakaian Adat Sumba, Ratusan Pegawai Rayakan HUT SBD Ke-12

Roby mengatakan,   akan memfasilitasi rakyat Sikka  yang pindah penduduk di  Kubar.  Pemkab  Kubar dengan  kapasitas  fiskal yang  besar  menyediakan dana pendidikan hingga   perguruan tinggi.

“Pemkab  Kubar senang  hati menerima  warga   dari Sikka,  karakternya  hampir sama dan disenangi.  Lahan mereka sangat luas, penduduk  kurang, “ ujar Roby.

Roby membeberkan, luas  wilayah   Kubar  20 ribu  Km persegi dihuni  170   ribu  jiwa penduduk,  APBD   2019  Rp 2,2  triliun dan  PAD  Rp 500  miliar.  Sikka,  luas  wilayah lebih kecil,  jumlah  penduduk 315  ribu jiwa, APBD  2019 Rp 1,2  triliun dan PAD   tak sampai  Rp 100  miliar juga masih sulit.

“Kalau masyarakat miskin  tetap  di sini, kita tetap  bikin sengsara mereka terus.   Di Kubar membutuhkan tambahan penduduk.  Kita  anggap saja Kubar  rumah kedua  kita,”  ujar Roby.

Dikatakanya,  pendekatan  politis dengan  DPRD  Sikka menggolkan alokasi dana  adat pendidikan  Rp 20 miliar/tahun akan dilakukan  lagi.  Biaya pendidikan  tinggi, diakui   Roby,  mahal  dan  tidak  bisa digratiskan saja.

“Inikan modelnya  seperti arisan, selesai  kuliah dicicil  kembali, dana ini  tidak  hilang.  Kearifan lokal   masyarakat Sikka  seperti membayar belis  dalam urusan  adat perkawinan, hanya saja pihak lain  belum pahami konsepnya. Kalau   belis   ditanggung seorang diri,  tentu   tidak mampu,  tetapi karena ada keluarga, bisa diatasi,”Roby menjelaskan.

Dana adat pendidikan ini, lanjut Roby, sebenarnya sudah bisa digolkan    dalam tahun anggaran 2019,  namun muncul ketersinggungan  di  DPRD soal dana  tunjangan  komunikasi dan transportasi.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eginius Mo’a)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved