Dinas Lingkungan Hidup Lembata Tutup Lokasi Tambang Ilegal

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata Tutup Lokasi Tambang Ilegal

Dinas Lingkungan Hidup Lembata Tutup Lokasi Tambang Ilegal
POS-KUPANG.COM/Frans Krowin
Kadis DLH Kabupaten Lembata, Quintus Irenius Suciadi (kiri) saat bersama staf di kantornya, Selasa (21/5/2019). 

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata Tutup Lokasi Tambang Ilegal

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) Kabupaten Lembata, menutup lokasi tambang galian C yang selama ini dieksploitasi secara ilegal oleh sejumlah oknum pengusaha di daerah tersebut.

Tindakan tegas itu diambil Dinas Lingkungan Hidup, setelah para pengusaha itu melakukan penambangan secara ilegal pada sejumlah lokasi yang tidak berizin. Aksi oknum pengusaha itu dalam rangka memenuhi permintaan Pengelola Bandar Udara (Bandara) Wunopito, Lewoleba dalam mereklamasi sisi utara bandara untuk mencegah abrasi.

Pemilu 2019, BPN Prabowo-Sandi Tidak Tanda Tangan Berita Acara Hanya di Tingkat KPU NTT

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata, Quintus Irenius Suciadi, membenarkan hal itu, ketika ditemui POS- KUPANG.COM, Selasa (21/5/2019) pagi.

"Para pengusaha itu sudah menghentikan aktivitas penambangan setelah kami membuat surat teguran. Bagi kami, penambangan harus dilakukan pada lokasi berizin sesuai peta tata ruang yang telah dibuat pemerintah," ujarnya.

Fajar Laksono: Hari Ini Peserta Pemilu Sudah Bisa Gugat Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi

Dikatakannya, izin penambangan memang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi NTT. Namun lokasi penambangannya, ada di wilayah kabupaten. Itu berarti pemerintah kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup punya tugas memantau semua aktivitas penambangan tersebut.

Dan, sejauh pantauan instansi tersebut, saat ini kerusakan lingkungan terjadi secara sporadis. Perusakannya oleh oknum pengusaha untuk memenuhi permintaan manajemen Bandara Wunopito yang kini sedang mereklamasi sisi utara bandara tersebut.

Irenius juga merasa miris atas sikap manajemen bandara tersebut. Pasalnya, saat pertemuan di Kupang beberapa waktu lalu, Kepala Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Wunopito, Wisma Florianus turut menandatangani pernyataan yang isinya pengambilan material urukan harus pada lokasi berizin.

Namun saat proyek bernilai puluhan miliar itu dilaksanakan, lanjut Irenius, manajemen bandara malah meminta oknum pengusaha yang lain untuk mengambil material di luar lokasi berizin untuk mereklamasi sisi utara bandara tersebut. Ini hal yang bertentangan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani.

Oleh karena itu, tandas Irenius, pihaknya berharap agar pengelola Bandara Wunopito, konsisten atas apa yang telah disepakati. Maksudnya, jikalau sekarang oknum pengusaha telah menghentikan pengambilan material di lokasi terlarang, maka itu harus ditaati.

"Saya harap pengelola bandara, dalam hal ini yang bertanggungjawab atas pekerjaan reklamasi itu, tunduk dan taat pada aturan yang berlaku. Ini demi kebaikan bersama," tandas Irenius.

Ia juga menyebutkan, saat ini Dinas Lingkungan Hidup menunggu para pengusaha yang hendak mengurus izin lingkungan untuk penambangan galian C. Pihaknya pasti memberikan kemudahan atas proses izin yang dilakukan para pengusaha tersebut.

Lebih cepat izin penambangan diurus, lanjut Irenius, itu akan lebih baik. "Setiap hari kami menunggu para pengusaha yang datang mengurus surat izin penambangan. Tapi sampai sekarang belum ada yang datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurusnya. Padahal kami siap untuk itu," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Frans Krowin)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved