Di TTS, Angka Pekerja Migran Non-prosedural Lebih Tinggi dari Prosedural

Di Kabupaten TTS, Angka Pekerja Migran Non-prosedural Lebih Tinggi dari Prosedural

Di TTS, Angka Pekerja Migran Non-prosedural Lebih Tinggi dari Prosedural
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Suasana sosialisasi bursa tenaga kerja di kantor kelurahan Oekefan yang diselenggarakan oleh Dinas Nakertrans Kabupaten TTS 

Di Kabupaten TTS, Angka Pekerja Migran Non-prosedural Lebih Tinggi dari Prosedural

POS-KUPANG.COM | SOE - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Nakertrans) Kabupaten TTS, Jhon Lakapu menyebut jika angka pekerja migran non prosedural dari Kabupaten TTS lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerja migran prosedural.

Data tiga tahun terakhir (2015-2018), tercatat baru 600-an pekerja migran prosedural yang berangkat dari Kabupaten TTS. Namun pekerjaan migran non prosedural yang berangkat dari TTS sudah menyentuh angka ribuan.

BREAKING NEWS: Saat Resmikan Bendungan Rotiklot, Jokowi Janji Datang Terus ke NTT, Ini Alasanya

Hal ini diungkapkan Jhon Lakapu saat melakukan sosialisasi penyebar luasan informasi bursa tenaga kerja di kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Senin (20/5/2019) siang.

Jhon mengatakan, salah satu faktor penyebab tingginya angka pekerja migran non prosedural yang berangkat dari Kabupaten TTS adalah ketidaktahuan masyarakat tentang tahapan dan aturan untuk menjadi menjadi pekerjaan migran prosedural.

SMAK Frateran Ndao Ende Wisuda Siswanya, Ini Penjelasan Kepala Sekolah

Oleh sebab itu, sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017, tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, maka Dinas Nakertrans melakukan sosialisasi terkait tahapan dan prosedur untuk menjadi pekerja migran.

UU tersebut mengamanatkan agar kegiatan penyebar luasan informasi terkait tahapan dan prosedur menjadi pekerja migran harus diinformasikan kepada masyarakat.

" Harus kita akui jumlah pekerja migran non prosedural kita lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerja migran prosedural. Oleh sebab itu, sudah beberapa tahun terakhir kita gencar melakukan sosialisasi terkait tahapan dan prosedur untuk menjadi pekerja migran kepada masyarakat. Kita berharap hal ini akan menekan angka pekerja migran non prosedural dari Kabupaten TTS," ungkap Jhon.

Tahun 2019, Dinas Nakertrans Kabupaten TTS menargetkan melakukan sosialisasi tahapan dan prosedur menjadi pekerja migran di 10 desa/Kelurahan di Kabupaten TTS. Selain itu, bersama dengan Bagian hukum Kabupaten TTS, Dinas Nakertrans juga melakukan sosialisasi hukum terpadu terkait tahapan dan prosedur menjadi pekerja migran kepada masyarakat pedesaan.

" Sampai bulan Mei sudah tiga desa/Kelurahan yang kita lakukan sosialisasi ini. Masih lagi 7 desa/kelurahan yang belum di target tahun 2019," paparnya.

Ketua komisi IV DPRD TTS, Religius Usfunan yang juga menghadiri kegiatan tersebut menghimbau kepada masyarakat agar tidak berangkat bekerja di luar Kabupaten TTS atau di luar negeri secara non prosedural.

Pasalnya, selain tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah terkait (hak-haknya), berangkat secara non prosedural akan sangat membahayakan nyawa pekerjaan migran.

" Sudah cukup banyak pekerjaan migran non prosedural yang harus berurusan dengan hukum bahkan sampai nyawa melayang. Jika ingin bekerja ke luar daerah atau luar negeri harus berangkat secara prosedural, karena selain mendapatkan pelatihan, difasilitasi pemerintah dan juga mendapatkan perlindungan dari pemerintah," sebutnya. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Dion Kota)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved