Sidang DKPP Pilkada Alor - Bawaslu NTT Keluarkan Surat Rehabilitasi Bawaslu Alor

Bawaslu NTT mengeluarkan surat rehabilitasi terhadap Bawaslu Alor menyusul putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang menyatakan, Ba

Sidang DKPP Pilkada Alor - Bawaslu NTT Keluarkan Surat Rehabilitasi Bawaslu Alor
pos kupang.com, oby lewanmeru
thomas jawa kpu ntt 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Bawaslu NTT mengeluarkan surat rehabilitasi terhadap Bawaslu Alor menyusul putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang menyatakan, Bawaslu NTT dan Bawaslu Alor tidak terbukti melanggar kode etik dalam pelaksanaan Pilkada di Alor 2018 lalu.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu NTT, Thomas M. Djawa,S.H, Minggu (19/5/2019).
Menurut Thomas, sidang putusan DKPP RI yang digelar pada Kamis (16/5/2019) , DKPP RI memutuskan bahwa , baik Bawaslu NTT dan Bawaslu tidak terbukti melanggar kode etik dalan Pilkada Alor.

Besok Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Rotiklot di Belu-NTT

"Intinya bahwa, Bawaslu NTT dan Bawaslu Alor tidak terbukti melanggar kode etik. Karena itu harusdirehabilitasi nama baiknya," kata Thomas.

Dijelaskan, untuk melakukan rehabilitasi terhadap Bawaslu Alor, maka Bawaslu NTT akan mengirim surat rehabilitasi ke Bawaslu Alor.
"Jadi tujuh hari setelah putusan, kita lakukan rehabilitasi dengan cara mengirim surat," katanya.

Ditanyai soal rehabilitasi Bawaslu NTT, ia mengatakan, untuk Bawaslu NTT akan direhabilitasi oleh Bawaslu RI.

"Untuk Bawaslu NTT, Bawaslu RI yang akan keluarkam surat untuk rehabilitasi," ujarnya. Sedangkan untuk teradu X atas nama Frans Fanata selaku Kasubag Hukum dan Humas Bawaslu NTT, Thomas mengatakan, putusan itu akan dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu NTT sesuai amar putusan DKPP RI.

Intip YUK, Bursa Calon Pelatih Baru Juventus mulai dari Guardiola hingga Inzaghi

Putusan ini digelar dalam sidang kode etik bertempat di Ruang Sidang DKPP Lt.5 Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, Kamis (16/ 5/ 2019).
Pengadu dalam kasus ini ada Imanuel Blegur.

Sidang Pembacaan Putusan dengan Agenda Pembacaan Putusan atas 22 Nomor perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, telah dilakukan pemeriksaan secara detail terhadap seluruh pihak oleh DKPP Republik Indonesia. Sidang putusan ini dipimpin langsung oleh Harjono selaku Ketua merangkap Anggota dan juga dihadiri oleh Muhammad , Alfitra Salam, Ida Budhiati dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai anggota majelis.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Anggota Majelis Alfitra Salam kemudian dilanjutkan oleh Ida Budhiati atas nomor perkara 68-PKE-DKPP/IV/2019 atas pengaduan No. 63-P/L-DKPP/III/2019 atas nama Emanuel E. Blegur yang dikuasakan kepada S. Santoso dkk, telah memutuskan lewat Rapat Pleno yang dihadiri oleh 6 Anggota DKPP Republik Indonesia.

Halaman
123
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved