VIDEO: Begini Ultimatum Bupati Lembata untuk Kepala Dinas yang Korupsi Uang Negara Rp 192 Juta

VIDEO: Begini Ultimatum Bupati Lembata untuk Kepala Dinas yang Korupsi Uang Negara Rp 192 Juta

VIDEO: Begini Ultimatum Bupati Lembata untuk Kepala Dinas yang Korupsi Uang Negara Rp 192 Juta

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA - VIDEO: Begini Ultimatum Bupati Lembata untuk Kepala Dinas yang Korupsi Uang Negara Rp 192 Juta.

Ultimatum Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata, Markus Lela Udak, dituntut segera menyerahkan sertifikat tanah dan rumah serta surat kuasa pemotongan gaji untuk pengembalian uang yang telah disalahgunakan selama tahun anggaran 2018 yang lalu.

Perintah penyerahan sertifikat tanah dan rumah serta surat kuasa pemotongan gaji itu tertuang dalam surat putusan Majelis Pertimbangan (MP) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kabupaten Lembata, Nomor 02/MP-TPTGR/V/2019, tertanggal 17 Mei 2019.

Bupati Lembata melalui Penjabat Sekda Lembata, Anthanasius Aur Amuntoda kepada POS-KUPANG.COM, menjelaskan amar keputusan majelis hakim TPTGR dimaksud.

VIDEO: Vikjen KAE, RD Crillus Lena Bicara Soal Pelaksanaan Pemilu di Ende, Seperti Apa?

VIDEO: Anggota Satgas Pamer Hal Ini ke Pejabat Polda NTT

Amar putusan itu dibacakan Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR, Anthanasius Aur Amuntoda, saat sidang di Ruang Rapat Kantor Bupati Lembata, Jumat (17/5/2019). Sidang itu dipimpin Ketua MP TPTGR, Anthanasius Amuntoda didampingi Wakil Ketua 1, Fransiskus Emi Langoday, Wakil Ketua II, Wenselaus Ose dan empat anggota.

Empat anggota MP TPTGT tersebut, masing-masing Paulus Kedang, Patrisius Emi Udjan, Yohanes Don Bosco dan Martinus M. Giga.

Dalam amar putusan yang tertulis dalam dua halaman surat keputusannya, Majelis Pertimbangan TPTGR, menyebutkan menjatuhkan putusan atas tertuntut Markus Lela Udak dalam tuntutan ganti rugi atas lima item tindakan sebagai bukti dari tindakan penyimpangan uang negara selama tahun anggaran 2018.

Dalam kasus itu, Markus Lela Udak diduga melakukan penyelewengan uang negara sehingga merugikan negara Rp 464.230.488. Kerugian negara itu timbul dari 5 kesalahan yang dilakukan oknum bersangkutan saat memimpin lembaga itu tahun 2018.

Lima tindakan itu, yakni pertama, pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas fiktif. Kedua, pertanggungjawaban fiktif belanja barang dan jasa pada CV Bumi Raya. Berikutnya, pajak negara yang beum disetor ke kas negara. Keempat, sisa UYHD (uang yang harus dipertanggungjawabkan) atas belanja langsung yang belum disetor dan terakhir, pertanggungjawaban fiktif atas belanja makan minum.

Halaman
123
Penulis: OMDSMY Novemy Leo
Editor: OMDSMY Novemy Leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved