Penyelewengan Uang Negara di Lembata-NTT, Bendahara Makan Uang Lebih Banyak dari Kepala Dinas

Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata, Theresia Ose, ternyata menilep uang ne

Penyelewengan Uang Negara di Lembata-NTT, Bendahara Makan Uang Lebih Banyak dari Kepala Dinas
POS KUPANG.COM/FRANS KROWIN
SIDANG -- Anggota Majelis Pertimbangan TPTGR saat sidang kasus penyelewengan uang negara di Ruang Rapat Kantor Bupati Lembata, Jumat (17/5/2019). 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata, Theresia Ose, ternyata menilep uang negara lebih banyak dari atasannya, Markus Lela Udak.

Dalam kasus penyelewengan uang negara di kantor itu, total uang yang disalahgunakan mencapai Rp 464.230.488. Dari jumlah tersebut, Theresia Ose, makan uang sebanyak Rp 272.149.214. Sedangkan atasannya, Markus Lela Udak, menilep uang senilai Rp 192.081.274.

Presiden Joko Widodo Direncanakan Meresmikan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu-NTT

Uang negara yang digunakan Theresia Ose itu, untuk kepentingan pribadi itu. Sementara untuk menutupi perbuatannya tersebut, yang bersangkutan membuatkan sejumlah nota pertanggungjawaban fiktif.

Pertama, pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas fiktif sebesar Rp 138.106.828. Kedua, Pertanggungjawaban fiktif belanja barang dan jasa pada CV Bumi Raya sebesar Rp 60.990.602.

Jelang Laga Persib Bandung vs Persipura Jayapura, Ini Sesumbar Pemain Maung Bandung Kim Kurniawan

Berikutnya, pajak negara yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp 20.673.504. Sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) atas belanja langsung yang belum disetor sebesar Rp 28.153.880. Dan terakhir, pertanggungjawaban fiktif atas belanja makan minum sebesar Rp 24.224.400.

Atas total dana yang telah diselewengkan itu, Majelis Pertimbangan TPTGR Kabupaten Lembata, menuntut yang bersangkutan agar segera mengembalikan uang itu ke kas negara dengan cara mengangsur selama 24 bulan atau dua tahun anggaran.

Intip YUK Data Head to Head Persib Bandung vs Mutiara Hitam Jayapura: Maung Bandung Unggul

Tuntutan berikutnya, yakni mewajibkan Theresia Ose untuk menandatangani SKTJM (surat keterangan tanggung jawab mutlak) dengan menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah dan surat kuasa pemotongan gaji serta menunaikan kewajiban sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Apabila jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, tertuntut tidak menunaikan kewajibannya, maka kasus penyalahgunaan keuangan negara itu akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum untuk diproseshukumkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tuntutan kepada oknum bendahara pengeluaran itu, tertuang dalam putusan Majelis Pertimbangan (MP) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Nomor 03/MP-TPTGR/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019.

Marko Simic Masuk Skuad Inti, Ini Formasi Pemain Persija Jakarta Hadapi Liga 1 Musim 2019

Putusan atas tuntutan itu dibacakan Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR, Anthanasius Aur Amuntoda yang didampingi Wakil Ketua I, Frans Emi Langoday, Wakil Ketua II, Wenselaus Ose dan empat anggota yakni Paulus Kedang, Patrisius Emi Udjan, Yohanes Don Bosco dan Martinus M Giga. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved