Khofifah Indar Parawansa Unggah Ini Ditengah Isu Perpecahan Pasca Pilpres dan People Power
Khofifah Indar Parawansa Unggah Ini Ditengah Isu Perpecahan Pasca Pilpres dan People Power
Penulis: Bebet I Hidayat | Editor: Bebet I Hidayat
POS-KUPANG.COM - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunggah sebuah foto lama.
Foto lama tersebut diunggah di akun Instagramnya @khofifah.ip yang telah terverifikasi.
Khofifah Indar Parawansa yang juga Ketua Fatayat NU ini mengunggah sebuah foto pada era Reformasi lampau.
Khofifah mengunggah foto para tokoh Reformasi, yakni Gus Dur, Amien Rais, Megawati Soekarno Putri,d an Hamengku Buwono X yang dikelilingi para tokoh muda dan mahasiswa kala itu.
Pada unggahan ini, Khofifah menuliskan betapa indahnya persaudaraan dan persatuan.
Berikut isi unggahan Khofifah di akun Instagramnya tersebut:
• Innalillahi Waina Ilaihi Rojiun, Fatayat NU Lagi Berduka, Satu Aktivisnya Meninggal Dunia
• Putra Bupati Lolos Caleg di Kabupaten, Putra Wabup Lolos Caleg Provinsi NTT
Nostalgia tempo doeloe......religius - nasionalis...bersatu. Hamengku Buwono X, Gus Dur, Bu Mega dan pak Amin Rais. Indahnya persaudaraan dan persatuan .
.
Sumber Foto : M. Rizal (museum kepresidenan)
Anies Bebaskan Pajak Rumah Megawati Soekarno Putri
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah Megawati Soekarno Putri.
Pembebasan pajak ini dilakukan Anies Baswedan untuk menghormati para tokoh yang telah berjasa bagi banga dan negara Indonesia.
Kepastian akan pembebasan PBB tersebut disampaikan Anies Baswedan melalui akun terverifikasinya di Instagram @
aniesbaswedan.
Pembebasan PBB ini dilakukan pertama kepada rumah sang Proklamator RI, Mohammad Hatta atau Bung Hatta.
Berikut keterangan Gubernur DKI Jakata Anies Baswedan di akun Istagaramnya tersebut:
Keharuan menyelimuti wajah Ibu Meutia Hatta kala menerima surat dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta yang membebaskan Pajak Bumi dan Pajak Bangunan (PBB) untuk rumah peninggalan Ayahandanya, Mohammad Hatta.
Rumah ini merupakan saksi bisu perjuangan salah seorang Proklamator. Salah satu orang paling brilian yang pernah hidup dan berjuang di negeri ini. Rangkaian foto dan jejeran buku peninggalan Bung Hatta, seperti bercerita bahwa di sinilah mimpi dan ide tentang Indonesia pernah terucap dan terpikirkan oleh Sang Bapak Bangsa.
Lebih dari itu, bagi Ibu Meutia dan saudara perempuannya, rumah ini merekam kenangan manis keluarga sepeninggal kedua orang tua mereka.
"Ini merupakan suatu penghargaan dari Pak Gubernur kepada orang tua kami yang sudah berjasa bagi negara, dan kami sangat menghargai itu", ujar Ibu Meutia.
Simak rumah bersejarah dan kebahagiaan Ibu Meutia selengkapnya di http://bit.ly/rumahproklamatorbebasPBB!
Tak hanya keluarga Bung Hatta, Pemprov DKI Jakarta juga akan memastikan pembebasan PBB diberikan kepada pribadi-pribadi yang berjasa bagi bangsa dan negara. Yaitu rumah-rumah milik Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, Veteran, Penerima Bintang Jasa dari Presiden, Mantan Presiden & Wakil Presiden, Mantan Gubernur & Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/ Polri, Purnabhakti PNS dan Tenaga Pendidik, sebagaimana yang tertuang dalam Pergub No. 42/2019.
Kita ingin Jakarta jadi kota yang ramah bagi semua, keadilan dirasakan setiap warganya, dan tak melupakan para beliau-beliau yang telah berjasa.
• Alasan Pilpres Curang, Waketum Gerindra Tolak Bayar Pajak, Begini Tanggapan Sri Mulyani
Pertemuan Bogor
Sebelumnya, Rabu (15/5/2019) sejumlah tokoh muda menggelar pertemuan di Bogor. Acara silaturahmi tokoh muda untuk Indonesia itu digelar di Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Kota Bogor.
Sejumlah kepala daerah hingga tokoh nasional hadir dalam acara itu. Ada pun kepada daerah dan tokoh nasional yang hadir antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Zulkiflimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.
Kemudian Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Direktur Ekaekutif The Yudhono Intitute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Selain itu hadir pula Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid. Kepala daerah dan tokoh nasional itu tiba di Museun Kepresidenan RI sekira pukul 16.30 WIB. Mereka kompak mengenakan pakaian berwarna putih dengan celana hitam.
Hanya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memilih mengenakan pakaian adat Jawa.
Pada acara tersebut, Gubernur Anies Baswedan sebetulnya turut diundang.
Namun Anies Baswedan rupanya membatalkannya.
Hal itu disampaikan langsung Bima Arya Sugiarto.
Bima Arya mengatakan, dirinya telah mengundang Anies Baswedan untuk datang ke acara silaturahmi Bogor untuk Indonesia itu.
Anies Baswedan bahkan menyatakan akan menghadirinya.
Sayangnya Anies Baswedan tidak bisa hadir karena ada suatu urusan.
"Mas Anies sempat ok," kata Bima Arya, Rabu (16/5/2019).
Dijelaskannya bahwa alasan Anies Baswedan tidak dapat hadir karena ada acara syukuran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Seperti diketahui sebelumnya bahwa Pemprov DKI Jakarta baru saja mendapat gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI.
"Ketika pertama respons, Mas Anies sangat responsif, tapi mendadak menjelang sore dikabari ternyata ada syukuran pemerintah Jakarta sedang syukuran untuk Anugerah WTP yang baru diterima," jelasnya.'
Bima Arya pun mengatakan bahwa dirinya dan kepala daerah mau pun tokoh nasional memahaminya.
"Ya kami memahami hal itu," terangnya.
Di sisi lain, Bima Arya mengatakan ahwa pertemuan sejumlah kepala daerah dan tokoh daerah tersebut sebagai upaya untuk merekatkan bangsa seusai Pemilu 2019.
"Kita tidak bicara soal kursi, koalisi ga ada, kita lebih banyak bicara bagaimana membangun kebersamaan merekatkan kembali bangsa, ini tugas kita," kata Bima Arya.
"Harapannya bisa jadi inspirasi bagi seluruh rakyat betapa pentingnya menjaga kebersamaan, persaudaraan, kebesaran sebagai suatu bangsa. Karean kalau tidak move on tidak berpikir jauh ke depan ya kita akan rugi," tambahnya.
Tanggapan AHY soal pertemuan sejumlah kepala daerah dan tokoh nasional
Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ogah menanggapi soal seruan 'peolpe power' yang belakangan ramai diperbincangkan.
"Saya tidak mau mengomentari itu lebih baik ditanyakan kepada yang memberikan keterangan," katanya seusai acara silaturahmi dari Bogor untuk Indonesia di Museum Kepresidenan Balai Kirti Komplek Istana Bogor, Rabu (15/5/2019).
Saat ditanyai apakah pertemuan dengan Yeni Wahid dan delapan Kepala Daerah itu bagain dari upaya untuk mencegah adanya people power?,
Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan jika tak ada bahasan terkait hal tersebut.
Menurutnya, pertemuan yang dilakukan lebih kepada membahas hal yang positif.
"Kami tidak mengatakan itu ini untuk mencegah ini dan itu yang jelas alangkah baiknya jika kita semua menyuarakan hal-hal positif menyebarkan energi yang positif termasuk menjauhkan dari segala bentuk fitnah hoaks," katanya.
Karena menurutnya saat ini audah banyak berita bohong termasuk fitnah dan black campaign yang disebar ke masyarakat melalui media sosial.
Ia juga meminta agar masyarakat bisa memfolter dan melakukan klarifikasi terkait informasi yang beredar ataupun diterima secara langsung.
"Mudah-mudahan kita semakin memiliki vermat terhadap format berita tidak benar, justru kita bisa aktif mencegah hoax tersebut bahkan mengklarifikasi berita tidak benar," jelasnya.
"Karena yang merugi adalah kita semua Rakyat Indonesia akan menjadi korban utama jika terlalu luas kita tenggelam dalam tsunami informasi yang tidak dipertanggung jawabkan," sambungnya.
Isu People Power Bukan Main-main
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan adanya upaya sistematis jika terjadi pengumpulan massa terkait dengan penetapan rekapitulasi Pemilu pada 22 Mei 2019.
Ia mengatakan, ada sekelompok pihak tertentu yang ingin situasi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya.
"Ini harus dipahami betul oleh semua pihak, rencana ini bukan main-main tapi sungguhan," kata Moeldoko saat menghadiri buka bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).
Untuk itu, Ketua Harian TKN itu mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak perlu berbondong-bondong ke sebuah tempat titik berkumpul.
Ia mengatakan, hal itu pada akhirnya akan digunakan sebagai tempat yang dimanfaatkan kelompok tertentu tersebut.
Mantan Panglima TNI ini mengatakan, saat ini masyarakat di mana-mana sudah mulai menginginkan sebuah situasi yang aman dan tertib.
Moeldoko menyebut, mereka tidak menginginkan gerakan 'people power' yang pada akhirnya merugikan semua warga negara.
Meski begitu, Moeldoko enggan menyebut kelompok yang dimaksud tersebut.
"Semuanya rugi. Semuanya dari kita akan rugi. Ngapain jauh-jauh dari luar kota ke Jakarta tahu-tahu menghadapi sebuah musibah. Ini skenario yang disiapkan kelompok tertentu. Saya harus tegas dan clear," kata Moeldoko.
Moeldoko pun meminta masyarakat untuk tetap tenang.
Lebih lanjut, Moeldoko menyebut, warga tidak perlu takut dan khawatir akan stabilitas keamanan.
Ia menegaskan, pemerintah melalui TNI-Polri telah siap menangani hal tersebut.
• Bara Hasibuan Nilai Prabowo Tak Bertanggung Jawab Tuduh Pemilu Curang Tanpa Bukti
Amien Rais: Jangan takut-takuti kami
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais heran dengan sejumlah ancaman pasal makar kepada mereka yang mengkritik pemerintah saat ini.
Menurut Amien Rais mereka yang dengan mudahnya menerapkan pasal makar seperti tidak pernah membaca Undang Undang Dasar 1945.
"Mereka tidak pernah baca Undang Undang Dasar 1945, tidak paham Pancasila, tidak paham demokrasi, tidak paham kedaulatan rakyat," kata Amien Rais dalam pidato deklarasi Gerakan Kedaulatan Rakyat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Amien Rais mengatakan perjuangan Pemilu belum usai.
Ia meminta dalam menyuaraan tuntutan, pendukungnya tidak takut terhadap ancaman apapun termasuk senjata.
"Saudara-saudara ini permainan belum selesai, kami jangan ditakuti dengan bedil, dengan meriam, dengan panser, tank, bagi rakyat itu hanya abal-abal tidak akan mengaruhi kekuatan kita," katanya.
Amien Rais yang juga anggota dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga itu mengatakan bahwa rakyat Indonesia harus berjuang.
Rezim saat ini menurutnya tidak bisa bekerja dan hanya menyengsarakan rakyat.
"Pesan kami ini dan sekarang pesan kami-kami ini kepada petahana yang rezimnya sudah 4 tahun lebih ternyata gak bisa apa-apa bahkan menurut kami telah menyengsarakan rakyat indonesia," katanya.
Ngeri People Power
Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais hadir dalam acara deklarasi gerakan kedaulatan rakyat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).
Dalam pidatonya Amien Rais mengatakan bahwa kecurangan Pemilu 2019 bukan hanya terjadi secara tersrtruktur, sistematis, dan masif.
Melainkan menurutnya kecurangan dilakukan secara brutal dan 'barbarik'.
"Terjadi kecurangan yang bersifatnya TSM, terstruktur sistematik masif, yang sifatnya bahkan brutal dan barbarik," kata Amien Rais.
Menurut Amien Rais penolakan terhadap hasil Pemilu karena terjadi kecurangan bukan dilakukan secara tiba-tiba.
Deklarasi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Pihaknya sudah sejak jauh jauh hari mengatakan bahwa apabila terjadi kecurangan di Pemilu, maka Prabowo-Sandi tidak akan mengakui adanya kecurangan.
"Kemudian jauh sebelum Pemilu ya mungkin 3 minggu sebelumnya saya pernah sampaikan blak-blakan kalau sampai terjadi kecurangan yang TSM, maka 02 tidak akan pernah mengakui apalagi dipaksa-paksa untuk bawa kasusnya ke MK," katanya.
Menurut Amien kecurangan yang terjadi sekarang ini sudah diramalkan sejak jauh-jauh hari.
Saat itu ia mengatakan bahwa apabila ada kecurangan maka yang harus dilakukan adalah 'people power'.
Namun kata-kata 'people power' itu ternyata menggangu petahana.
"Saya katakan poeple power saat itu rupanya petahana dan rezimnya itu ngeri powple power, kok bahasa asing. Kita ganti dengan gerakan nasional kedaulatan rakyat," katanya. (POS-KUPANG.COM/Tribunnews.com)