Pemilu 2019

Alasan Pilpres Curang, Waketum Gerindra Tolak Bayar Pajak, Begini Tanggapan Sri Mulyani

Alasan Pilpres Curang, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Tolak Bayar Pajak, Begini Tanggapan Sri Mulyani

Alasan Pilpres Curang, Waketum Gerindra Tolak Bayar Pajak, Begini Tanggapan Sri Mulyani
Kompas.com/YOGA SUKMANA
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (12/3/2019) 

Alasan Pilpres Curang, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Tolak Bayar Pajak, Begini Tanggapan Sri Mulyani

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak khawatir dengan ancaman dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Puyouno yang menolak bayar pajak karena merasa hasil perhitungan suara di Pilpres 2019 ada kecurangan.

Sebab, wanita yang akrab disapa Ani ini merasa banyak politisi lain yang tak setuju dengan seruan Arif itu.

Rekapitulasi KPU di 27 Provinsi: Ini Partai Masuk Tiga Teratas Perolehan Suara Pemilu 2019

"Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, kewajiban membayar pajak telah diatur dalam undang-undang. Menurut dia, warga negara yang baik harus mentaati peraturan untuk memajukan bangsanya.

Fadli Zon Lolos Lagi ke Senayan, Ini Data Hasil Pleno KPU Jawa Barat

"Boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan," kata dia.

Sri Mulyani menyampaikan, pendapatan negara dari pajak bisa digunakan untuk banyak hal. "Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga dapat dari APBN jangan lupa. Karena mereka mendapat per kepala, jadi kalau ngga mau bayar pajak ya masak negaranya ngga jalan," ucap bendahara negara itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta agar pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mengakui hasil Pilpres 2019.

Pendukung Prabowo-Sandiaga, kata Arief, juga tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Menurut Arief, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga.

Pertama, dengan menolak membayar pajak kepada pemerintah. Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief. (Kompas.com/Akhdi Martin Pratama)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Waketum Gerindra Tolak Bayar Pajak, Ini Respon Sri Mulyani",

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved