PNS Bakal Batal Terima THR Sebelum Lebaran? Ternyata Ini Kendalanya!

Pencairan Tunjangan Hari Raya atau THR PNS menemui kendala terkait pasal 10 ayat 2 PP 35, 36, 37 dan 38 tahun 2019. Mendagri sedang ajukan revisi.

PNS Bakal Batal Terima THR Sebelum Lebaran? Ternyata Ini Kendalanya!
Thinkstockphotos.com
THR PNS 

POS-KUPANG.COM | PENAJAM - Pencairan Tunjangan Hari Raya atau THR PNS menemui kendala.

Kepala Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tur Wahyu Sutrisno mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembayaran gaji ke 14 atau Tunjangan Hari Raya (THR), sudah terbit. Namun kata Tur Wahyu, ada persoalan teknis.

"PP no 35, 36, 37 dan 38 tahun 2019 itu sudah terbit, namun dalam PP Nomor  36 khususnya pasal 10 ayat 2 terkait ketentuan teknis pemberian THR yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), itu diatur melalui peraturan daerah (Perda).

Dan ini yang menjadi persoalan teknis karena memang hari ini (Senin, 13/5/2019) kemarin ada surat dari Kemendagri berkaitan dengan permintaan revisi," terang Tur 

Tur menjelaskan, ketentuan teknis penyaluran gaji ke 14 atau THR diatur melalui Perda, sedangkan Perda Kabupaten PPU sudah mengalokasikan dana tersebut.

PNS Tak Hanya Dapat THR, Tapi Juga Gaji ke-13, Ini Besarannya! CPNS 2018 Bagaimana?

Kivlan Zen Dicecar 26 Pertanyaan Terkait Makar, Berikut Fakta-fakta Pemeriksaannya

Siapkan Kocekmu! 6 Film Keren Ini Bakal Tayang di Bioskop pada Minggu Ini

Penyusunan Perda harus dengan melibatkan legislatif daerah kemudian disusun dan termanifestasi dalam rancangan peraturan daerah.

Setelah rancangan peraturan daerah selesai, akan dibahas kembali eksekutif dan legislatif yang prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan.

"Itu yang menjadi persoalan, apakah menjadi Perda baru atau cukup Perkada (peraturan kepala daerah, red). Begitu suratKemendagri kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan penegasan terkait Pasal 10 ayat 2 tadi," imbuhnya.

Sesuai PP, THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum hari raya, yang jatuh pada tanggal 24 Mei 2019.

"Tapi kita harapkan mengenai ketentuan pasal 10 ayat 2 tadi sudah ada solusinya. Yang jelas kami memerlukan dasar hukum dan penegasan. Kita tunggu saja hasil revisi dari Kementerian Keuangan," lanjut Tur .

Halaman
1234
Editor: Bebet I Hidayat
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved