Bupati Malaka Sampaikan LKPJ Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwak

Bupati Malaka Sampaikan LKPJ Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018
POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS
SERAH DOKUMEN--Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran menyerahkan dokumen LKPj Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 kepada Ketua DPRD, Adrianus Bria Seran dalam Sidang Paripurna DPRD Malaka, Selasa (14/5/2019). 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS KUPANG.COM| BETUN---Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka dalam Sidang Paripurna DPRD Malaka, Selasa (14/5/2019).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut diterima Ketua DPRD Malaka Adrianus Bria Seran dan disaksikan Wakil Ketua, Devi Hermin Ndolu dan Nikolas Makleat serta Anggota DPRD Kabupaten Malaka.

Selanjutnya LKPj ini dibahas oleh DPRD Malaka dalam beberapa waktu ke depan dan pada akhir pembahasan, DPRD akan memberikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah manakala ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mengurus pembangunan daerah.

Selain penyampaian LKPJ Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, Rapat Paripurna DPRD Malaka juga menetapkan Keputusan DPRD Malaka Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malaka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2019.

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan mengatakan, LKPJ Pemerintah Daerah merupakan salah satu kewajiban kepala daerah yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah untuk memberikan laporan keterangan di hadapan paripurna DPRD.

“Saya tegaskan, LKPJ Pemerintah Daerah adalah wahana untuk menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah dan sebagai sarana bagi DPRD untuk selanjutnya menyampaikan tanggapan dalam bentuk catatan dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya,” jelas mantan Kadis Kesehatan Provinsi NTT ini.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Kabupaten Malaka ini mengatakan, LKPJ Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bupati Malaka mengharapkan kepada anggota DPRD Malaka untuk membahas LKPj tersebut dengan teliti, cermat sehingga manakala ada catatan dan rekomendasi bisa memberikan pemikiran dan solusi yang konstruktif bagi pemerintah dalam membangun Kabupaten Malaka di waktu ke depannya.

Hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Malaka yaitu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Donatus Bere, Staf Ahli Bupati Malaka, para Assisten Sekda Malaka dan Pimpinan Perangkat Daerah. (*)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved