Ini Alasan Gerindra NTT Tolak Tanda Tangan Berita Acara

Partai Gerindra NTT menolak penandatanganan berita acara pleno rekapitulasi penghitungan untuk Pilpres dan DPR RI di Provinsi

Ini Alasan Gerindra  NTT Tolak Tanda Tangan Berita Acara
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Para saksi menandatangani berita acara pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 di Aula Kantor KPU NTT, Minggu (12/5/2019) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Partai Gerindra NTT menolak penandatanganan berita acara pleno rekapitulasi penghitungan untuk Pilpres dan DPR RI di Provinsi NTT.

Saksi Partai Gerindra, Isidorus Lilijawa mengatakan hal ini saat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu di Aula Kantor KPU NTT, Minggu (12/5/2019).

Pleno ini dengan agenda pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres dan Pileg tingkat Provinsi NTT oleh KPU NTT.

Usai pembacaan seluruh hasil rekapitulasi, Ketua KPU NTT, Thomas Dohu memberi kesempatan bagi para saksi untuk menyampaikan pendapat.

Saat itu, saksi Partai Gerindra , Isidoros Lilijawa meminta bicara.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Kupang ini mengatakan, seluruh tahapan Pemilu di tingkat kabupaten /kota maupun Provinsi telah selesai, namun masih ada ruang bagi peserta pemiku untuk mengajukan keberatan ke pusat dalam hal ini bisa langsung ke MK.

"Karena itu, Partai Gerindra NTT tidak akan menandatangani berita acara untuk jenis Pemilihan Presiden dan Caleg DPR RI," kata Isidorus.

Isidorus juga menyampaikan  alasan menolak menandatangani berita acara,yakni mempertanyakan data Situng KPU yg lamban menginput perolehan suara dari Kabupaten TTU dan Sumba Timur.

"Padahal rekapitulasi suara dua kabupaten ini di tingkat provinsi sudah selesai dilakukan kemarin, 10 Mei 2019. Ada apakah di balik ini," tanya Isidorus.

Dikatakan, saksi partai Gerindra tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi NTT, khusus pada jenis pemilihan Pilpres dan Pemilihan DPR RI karena diduga terjadi banyak kecurangan dan penggelembungan suara selama proses perhitungan suara berlangsung di TPS maupun PPK.

Halaman
123
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved