DPRD TTU Minta Pemeriksaan Terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis Tidak Tendensius

Anggota DPRD TTU Minta Pemeriksaan Terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis Tidak Tendensius

DPRD TTU Minta Pemeriksaan Terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis Tidak Tendensius
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Anggota DPRD Kabupaten TTU, Yasintus Lape Naif 

Anggota DPRD TTU Minta Pemeriksaan Terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis Tidak Tendensius

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten TTU, Yasintus Lape Naif mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan pemeriksaan kepada para ASN yang diduga terlibat dalam politik praktis.

Menurut Yasintus, pemeriksaan terhadap ASN yang diduga terlibat dalam politik perlu dilakukan agar dapat memberikan efek jera kepada para ASN supaya kedepannya tidak boleh mengulangi hal yang sama.

Ratusan Pelayat Hadiri Acara Pemakaman Bertolens Liufeto

"Kalau dalam pemeriksaan, ada ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis, saya mendukung langkah pemerintah, karena dalam aturan, ASN dilarang berpolitik praktis," kata Yaisntus kepada Pos Kupang melalui sambungan telepon, Sabtu (11/5/2019).

Disisi lain, Yasintus menegaskan bahwa jangan sampai langkah yang diambil oleh pemerintah terhadap beberapa ASN yang diduga terlibat politik praktis, bersifat tendensius.

"Saya berharap betul-betul UUD ASN ini betul diberlakukan. Jangan Samapi sangat tendensius karena jangan sampai ada ASN yang suami atau istrinya seorang politisi dan kemudia dia jalan dengan istiri atau suaninya kemudian dianggap politik secara praktis," ungkapnya.

Berkas Tahap Satu Kasus Dugaan Pembunuhan Bayi oleh Neneknya di Oebufu Akan Dilimpahkan

Yasintus juga menegaskan, agar pemerintah bisa berlaku secara adil karena pada momentum politik 17 April 2019 lalu, terindikasi banyak sekali ASN yang terlibat dalam politik praktis namun tidak bisa dibuktikan.

"Oleh karena itu saya mengharapkan supaya apabila pemerintah betul mau berlakukan efek jera kepada oknum ASN yang terlibat dalam politik praktis harus betul-betul berlaku secara adil. Jangan sampai ini sangat tendensius," tegasnya.

Yasintus menambahkan, jangan pemerintah kemudian membiarkan oknum ASN tertentu terlibat dalam politik praktis sementara disisi lain ada oknum ASN yang diperiksa karena terlibat dalam masalah tersebut.

"Sehingga kita minta semua yang terindikasi terlibat dalam politik praktis harus diperiksa. Kalau betul-betul ada oknum yang terbukti terlibat maka harus diberikan sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved