ASN Korupsi, DPRD NTT Minta Pemprov Harus Bersikap

apabila ada keputusan pengadilan yang incrah atau berkekuatan hukum tetap, maka Pemprov NTT harus tindaklanjut putusan tersebut.

ASN Korupsi, DPRD NTT Minta Pemprov Harus Bersikap
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Anggota DPRD NTT, Welem Kale 

ASN Korupsi, DPRD NTT Minta Pemprov Harus Bersikap

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Anggota DPRD NTT, Welem Kale, S.H meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar segera mengambil sikap atau tindakan terhadap ASN yang terlibat korupsi. Tindakan itu diambil sesuai aturan yang berlaku ketika telah ada putusan pengadilan yang incrah.

Welem menyampaikan hal ini , Minggu (28/4/2019).

Menurut Welem, apabila ada keputusan pengadilan yang incrah atau berkekuatan hukum tetap, maka Pemprov NTT harus tindaklanjut putusan tersebut.

"Menurut saya, apabila sudah mempunyai ketetapan hukum atau putusan pengadilan yang tetap maka Pemprov NTT segera bersikap untuk memberhentikan ASN-ASN yang korupsi," kata Welem

Dikatakan, langkah itu sesuai UU No.5 tahun 2017 Pasal 87 butir 4 point b, yang menyatakan, ASN/ PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dipenjara atau kurungan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rudi Rohi: Beban Kerja Pemilu Tahun Ini Sangat Berat

Dandim TTS Alami Kecelakaan Tunggal Saat Jelajah Wisata, Dilarikan Ke RS Siloam Kupang

Panduan Sholat Tahajud Nabi Muhammad SAW, Ternyata Ini Yang Dilakukan Sebelum Tahajud

"Jadi kalau sudah ada putusan yang berkekuatan tetap, maka harus ada tindaklanjut sesuai aturan yang berlaku. Adanya putusan pengadilan yang incrah, terhadap ASN karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum,maka tindakannya pecat," katanya.

Dikatakan, kondisi itu, artinya bahwa ketika sudah memenuhi kriteria itu semestinya juga langsung dilakukan pemecatan sesuai mekanisme yang ada.

"Namun kalau belum ya Pemprov NTT belum bisa mengambil tindakan hukuman apapun," ujarnya.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto mengatakan, jikalau benar ada ASN yang terbukti korupsi atau terlibat korupsi, maka Pemprov NTT harus menegakan aturan.

"Tidak ada pilihan lain untuk menegakan aturan tentang ASN. Saya kira aturan di tegakkan, tidak ada pilihan lain. Saya lihat pak gubernur dan Wagub punya komitmen yang kuat terhadap masalah pemberantasan korupsi," katanya.

Dikatakan, dengan adanya penegakan hukum yang pasti, maka NTT bisa bebas ASN korupsi.

"Kalaupun ada ASN Pemprov NTT yang korupsi, maka pasti akan diperlakukan sesuai aturan yang berlaku terhadap ASN yang terbukti korupsi," kata Jimmi. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved