Pemprov NTT dan BPN Wilayah NTT Diharapkan Tak Biarkan Masalah Sertifikasi Lahan WNI Eks Tim-Tim

Persoalan tanah di Desa Oebelo ini merupakan kebutuhan normatif rakyat yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi NTT. Namun fakta menunjukkan lain,"

Pemprov NTT dan BPN Wilayah NTT Diharapkan Tak Biarkan Masalah Sertifikasi Lahan WNI Eks Tim-Tim
POS-KUPANG.COM, GECIO VIANA.
Koordinator APR NTT, Fransisco Lopes (kanan) bersama Ketua RT 18 RW 007 desa Oebelo, Fransisco Xavier da Silva (kedua dari kanan), Ketua Pemuda Oebelo Peduli Rakyat Tertindas (Poprater) Oebelo, Mariano Marthins dan koordinator Keluarga Besar Lospalos Lokasi Atas (KBLLA) Oebelo, Antonio Anonio Da Costa yang tergabung dalam APR NTT usai melaporkan persoalan sertifikasi lahan bagi 52 KK WNI Eks Tim-Tim Oebelo di kantor Ombudsman RI Perwakilan NTT di Jln Veteran No 4 A Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Kamis (7/2/2019) siang. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Koordinator Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) NTT, Fransisco Lopes mengharapkan, Pemprov NTT dan BPN Wilayah NTT tidak lagi membiarkan persoalan sertifikasi lahan 3 ha bagi 52 KK WNI Eks Tim-Tim di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Pernyataan itu disampaikannya menyusul sertifikasi lahan yang tak kunjung dilakukan sejak relokasi ratusan warga Eks Tim-Tim dari akhir tahun 2003 hingga saat ini.

Prediksi Susunan Pemain Man United vs Chelsea, De Gea Tetap Main

"Persoalan tanah di Desa Oebelo ini merupakan kebutuhan normatif rakyat yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi NTT. Namun fakta menunjukkan lain," ungkapnya ketika dihubungi POS-KUPANG.COM pada Minggu (28/4/2019) siang.

Lebih dari 4 tahun, kata Fransisco, APR NTT yang tergabung dari LMND EW NTT, LMND EK Kupang, Poprater Oebelo dan Keluarga Besar Lospalos Lokasi atas telah memperjuangkan hak atas tanah tersebut baik melalui audience dan aksi masa (demonstrasi).

Namun, perjuangan dari tingkat desa hingga 3 kali melakukan aksi masa selama kurun waktu 4 tahun belum ada titik terang sertifikasi lahan.

Cristiano Ronaldo Pamer Sepatu Baru saat Juve  Latihan

Fransisco yang juga Ketua LMND EW NTT ini menjelaskan, Pemprov NTT bersama instansi terkait telah melakukan rekonstruksi lahan dan mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya diakhir masa jabatannya berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut.

Ujungnya, pada Kamis (7/2/2019) lalu pihaknya melaporkan persoalan tersebut ke Ombudsman RI Perwakilan NTT bersama perwakilan dari organisasi yang tergabung dalam APR NTT yakni, koordinator Keluarga Besar Lospalos Lokasi Atas (KBLLA) Oebelo, Antonio Anonio Da Costa, Ketua Pemuda Oebelo Peduli Rakyat Tertindas (Poprater) Oebelo, Mariano Marthins dan Ketua RT 18 RW 007 desa Oebelo, Fransisco Xavier da Silva.

Anak ini Lempari Handphone saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump  Pidato

Adapun hasil pelaporan tersebut dimana Ombudsman RI Perwakilan NTT telah menerima surat penjelasan penyelesaian masalah tanah di Desa Oebelo oleh Pemprov NTT dengan nomor surat Pem.593/1/03/IV/2019.

"APR NTT tetap mengikuti dan mengkawal pengaduan yang telah dilaporkan kepada ombusdman RI Perwakilan NTT. Secara aliansi melihat bahwa Pemprov dan BPN Wilayah NTT tidak mampu menyelesaikan persoalan tanah di Desa Oebelo terhitung dari waktu pertama advokasi sampai saat ini yang sudah berlangsung 4 tahun lamanya," kata alumni Politani Kupang ini.

Halaman
123
Penulis: Gecio Viana
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved