HUT Kota Kupang

Pemkot Masih Bergumul Soal Air Bersih

Sampai saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang masih bergumul dengan masalah air bersih

Pemkot Masih Bergumul Soal Air Bersih
Istimewah
Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore 

HUT ke-23 Kota Kupang, Pemkot Masih Bergumul Soal Air Bersih

Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM- Sampai saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang masih bergumul dengan masalah air bersih. Pengelolaan PDAM di Kota Kupang juga masih tergantung sumber air yang ada.
Walikota Kupang, Jefry Riwu Kore dan Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man, yang ditemui, Rabu (24/4/2019), mengatakan, masalah kebutuhan air bersih bukan baru, melainkan sudah berlangsung puluhan tahun. Untuk itu, keduanya sedang berusaha untuk mencari solusi, bagaimana mengatasi masalah air bersih di Kota Kupang.
"Saya sejak tahun 1968 datang ke Kupang itu, air sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sering bermasalah. Saat ini pun masalah itu masih dialami warga Kota Kupang," kata Hermanus.
Dijelaskannya, air bersih menjadi tantangan tersendiri di Kota Kupang. "Kalau saya ditanyai mimpi apa yang belum terwujud, selama saya bersama walikota memimpin kota ini, saya katakan mimpi soal air bersih," katanya.
Dikatakannya, semenjak lima tahun sebelumnya, dalam kepemimpinannya bersama Jonas Salean, masalah air bersih juga jadi perhatian. Bahkan, lanjutnya, sampai saat ini pun, warga Kota Kupang masih bergelut dengan persoalan air bersih. Ditanyai soal upaya yang dilakukan, ia mengakui, dalam kepemimpinan mereka kurang lebih dua tahun ini, pihaknya tengah berupaya dan terus berkoordinasi dengan Pemprov NTT dan Pemkab Kupang dalam rangka penuntasan masalah air bersih.
Ditanyai soal pengembangan PDAM di Kota Kupang, ia mengakui, kendala pada sumber air. Dia mencontohkan, jika pengelolaan air dari Bendungan Tilong yang dikelola BLUD SPAM diserahkan ke Pemkot, maka bisa juga merupakan salah satu solusi pemenuhan air bersih di Kota Kupang.
Dia mengakui, meski begitu, pihaknya terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan air bersih di Kota Kupang. "Salah satu solusi yang menurut saya bisa mengatasi persoalan ini, yakni dengan pembangunan Bendungan Kolhua. Kami berterima kasih kepada Presiden RI, Jokowi yang sudah merencanakan pembangunan bendungan itu yang merupakan salah satu dari tujuh bendungan yang dibangun di NTT," ujarnya.
Dia mengakui, dengan adanya pertemuan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat bersama presiden di Istana Negara dan sejumlah kepala daerah dari NTT, diharapkan ada juga pembicaraan soal pembangunan bendungan di NTT, yakni di Kota Kupang.
Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang berencana akan membangun 10 sumur bor dan 10 reservoar. Upaya ini ditempuh apabila belum ada kepastian pengalihan pengelolan Bendungan Tilog dari BLUD SPAM ke Pemkot Kupang.
Jefri Riwu Kore mengakui, persoalan air bersih dijadikan sebagai prioritas pembangunan di tahun ini. "Khusus air bersih memang kita terus berupaya dan berkoordinasi agar bisa teratasi dalam pemerintahan kami. Kita juga masih berkoordinasi dan berusaha agar pengelolaan Tilong bisa dialihkan ke Pemkot," katanya.
Dikatakannya, apabila upaya pengalihan pengelolaan Bendungan Tilong itu belum berhasil, maka Pemkot Kupang akan berupaya mencari sumber air dengan membuat sumur bor dengan 10 reservoar.
Selain itu, Jefri mengatakan, salah satu program yang gencar dilakukan adalah penataan birokrasi, transparansi pelayanan dan pemberantasan korupsi. "Pasti ada yang nilai penataan birokrasi tidak jalan, tapi kami gencar lakukan penataan birokrasi yang bebas dari KKN. Korupsi itu masih jadi budaya. Karena itu kita kerja sama dengan KPK untuk pencegahan korupsi," katanya.
Sedangkan soal pelayanan publik, ia mengatakan, yang menjadi perhatian adalah pelayanan di Kantor Dinas Dukcapil dan Kantor Perizinan Satu Pintu. "Kita sudah mulai benahi secara bertahap di Kantor Dukcapil dan Kantor Pelayanan Perizinan. Khusus di Dukcapil, saat ini pelayanan sudah sangat baik dan cepat, " katanya.
Dikatakannya, dalam pelayanan KTP, warga sudah merasakan pelayanan yang prima saat ini, bahkan, ada program Atris (antar gratis), apabila KTP-e selesai dicetak dan warga tidak mengambil, petugas akan mengantarkannya ke alamat pemilik KTP -e.
Jefri mengatakan, Pemkot Kupang sementara membenahi tata ruang kota , terutama penataan taman kota, ruang terbuka hijau dan penataan jalan. "Kita terus berusaha agar Kota Kupang menjadi indah dan nyaman sebagai Kota Kasih. Kita buat agar siapa saja datang ke Kota Kupang merasa nyaman," katanya.
Dikatakannya, pembenahan taman kota dan juga penataan lampu jalan dan lampu hias. "Untuk saat ini, ada lima titik taman yang kita benahi, yaitu mulai dari Tugu Adipura di Penfui, di Tugu Tirosa, Sam Ratulangi, Ina Boi, alun-alun dan bekas Teluk Kupang," katanya.
Hal lain, lanjutnya adalah kebersihan dan keindahan Kota Kupang. "Momentum HUT ke-23 ini, saya harapkan semua elemen masyarakat Kota Kupang turut mendukung program pemerintah. Kota ini masih penuh peegumulan, karena itu, mari kita sama-sama bahu-membahu membangun kota ini ke arah lebih baik," ujarnya. (*)

NEWS Analysis

Don Ara Kian
Pengamat Tata Kota/Dosen Arsitektur Unwira Kupang

Don Ara Kian
Don Ara Kian (PK/VEL)

Bundaran PU Sebagai Ruang Publik
SAYA ingin memberi catatan tentang kepemimpinan Pak Jefry Riwu Kore dan Pak Herman Man dari aspek penataan ruang. Pada dasarnya Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan mekanisme pengarah pemanfaatan ruang (pengaruh investasi ) serta pengendali dari pembangunan itu sendiri.
RTR merupakan pedoman bagi semua pihak dalam memanfaatkan lahan dan jenis penggunaan yang diizinkan serta prioritas pengembangannya. RTR seharusnya menjadi pedoman atau arahan dan pengntrol dan penggunaan lahan penggunaan lahan, perencanaan infrastktur, perencanaan investasi public dan masyarakat, serta alokasi publik.
Tujuan dari rencana tata ruang adalah untuk mencapai perkembangn perkotaan yang kompak dan mencegah sprawl. Perkembangan kota yang kompak akan mewujudkan efiensi dalam pembiayaan apapun maupun dalam penyediaan sarana dan prasarana, serta lebih jauh lagi untuk kelestarian sumber daya alam.
Adanya invenstasi pembangunan berskala besar di suatu wilayah berpotensi menarik invenstasi lainnya yang komplementer. Semuanya memerlukan ruang kegiatan yang semestinya ditetapkan dalam dokumen Tata Ruang Kota, namun pada kenyataanya produk tata ruang kita belum cukup operasional untuk mengatur secara detail antara rencana tata ruang dan investasi secara lebih rinci.
Rencana Tata Ruang Kota yang sudah di undangkan memiliki kekuatan hukum atas kegiatan pembangunan tersebut. Karenanya harus menjadi pedoman perencanaan pembangunan, pengendali berbagai penyimpangan serta responsif terhadap penanganan kasus kontroversi pembangunan. Dari sisi ruang perkotaan dalam prakteknya sering kali timbul kasus kontroversi antara dorongan membangun di atas lahan hijau dengan hasrat mempertahankan lahan hijau sebagai fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Proporsi luasan RTH yang memadai dan distribusinya yang tepat merupakan indicator adanya keseriusan pemerintah kota dalam pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan (UU 26 Tahun 2007 mensyaratkan 20-30 persen lahan kota untuk RTH). Nah jika ini di korelasikan dengan apa yang sedang terjadi di Kota Kupang saat ini di era kepemimpinan Pak Jefri dan Pak Herman maka saya boleh mengatakan masih jauh api dari panggang.
Upaya mempercantik (beautification) Bundaran PU sebagai salah satu ruang terbuka hijau perlu diapresiasi namun sekaligus menyisakan pertanyaan recovery dari investasi yang besar ini, juga bagaimana dengan mekanisme pemeliharaan ke depannya. Bahwa upaya pemenuhan kuota 20-30 persen RTH harus dilakukan tetapi sekaligus juga menjadikanya sebagai upaya pengendali investasi.
Bundaran PU, sejatinya sebagai sebagai node/titik, dalam konteks pengenalan ruang Kota Kupang tidak sebagai sebuah ruang publik dalam pengertian yang sesungguhnya. Fungsi ruang publik adalah menjadi tempat bertemunya warga kota, nah bayangkan kalau bundaran PU menjadi ruang publik bagi aktivitas warga kota, tentu tidak tepat. Jadi komitmen mengembangkan ruang terbuka hijau dengan fungsinya harus disiapkan secara baik ke depannya. Salah satu bentuknya adalah dengan menyiapkan masterplan RTH Perkotaan. (aca)

Penghargaan untuk Program Sodamolek

Lurah Naikoten II, Andre Otta dan para staf kelurahan foto bersama peralatan Service Box yang dipasang di ruang depan kantor kelurahan tersebut, Rabu (10/2/2016) siang.
Lurah Naikoten II, Andre Otta dan para staf kelurahan foto bersama peralatan Service Box yang dipasang di ruang depan kantor kelurahan tersebut, Rabu (10/2/2016) siang. (POS KUPANG/MAKSI MARHO)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Kupang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat karena dinilai berhasil menerapkan pelayanan publik dengan progam Sodamolek. Program ini memberi akses dan kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus berbagai administrasi.
Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man, mengatakan, pelayanan Sodamolek di Kota Kupang telah berjalan di Kelurahan Naikoten 2. Program itu diapresiasi oleh sejumlah kementerian dan lembaga tingkat pusat.
"Jadi ada satu badan yang namanya badan kreasi dan inovasi turut mengapresiasi Pemkot Kupang karena dinilai mampu dan membuat terobosan pelayanan publik melalui Sodamolek," kata Hermanus.
Dijelaskannya, salah satu kota di Indonesia yang mendapat apresiasi dan penghargaan adalah Kota Kupang. Sodamolek ini, ujarnya, sangat membantu masyararakat dalam mengurus berbagai macam administrasi secara efisien.
"Warga tidak perlu repot keluar dari rumah untuk mengurus adminisitrasi kemasyarakatan atau kependudukan lainnya. Tapi dari rumah juga bisa mengurusnya," katanya.
Sodamolek, lanjut Hermanus, juga merupakan sebuah transformasi budaya, sebagai komitmen dari pemerintah untuk selalu siap menyapa atau melayani warga selama 24 jam per hari. Ditanyai apakah program ini akan diterapkan juga ke kelurahan yang lain, ia mengakui, tentu akan dikembangkan juga di 50 kelurahan lainnya secara bertahap.
"Kita akan kerja sama dengan Bank NTT dan ini sudah berjalan terutama dalam bantuan perangkat komputer di kelurahan," ujarnya.
Hermanus mengatakan, penghargaan itu akan diterima langsung oleh dirinya di Jakarta pada Kamis (25/4/2019). "Saya yang akan ke Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut. Ini sebagai hadiah ulang tahun juga bagi kota ini,karena penyerahan penghargaan itu bertepatan dengan HUT Kota Kupang," ujarnya.

Sepeda Motor BKS
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan melaunching atau meluncurkan sepeda motor Brigade Kupang Sehat (BKS). Sepeda motor BKS ini untuk mendukung operasional mobil ambulance BKS.
"Kenapa kita hadirkan sepeda motor BKS , karena pertimbangan pelayanan masyarakat. Kalau selama ini sudah ada mobil ambulance BKS, tapi mobil ini selalu ada kendala di jalan raya , ketika arus lalu lintas padat, sehingga sering juga macet," kata Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man.
Dijelaskannya, sesuai pengalaman yang terjadi, ketika mobil ambulance BKS membawa pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan, sering terhambat di jalan raya karena padatnya kendaraan. "Mobil ini terhambat dan pasien terlambat mendapat pelayanan. Karena itu, kita hadirkan sepeda motor BKS," katanya.
Dikatakannya, dengan sepeda motor, maka meskipun jalan raya padat, tetapi masih bisa menerobos ,sehingga dapat mempercepat pelayanan terhadap pasien. "Sesuai rencana, sepeda motor itu akan dilaunching pada momentum peringatan HUT ke-23 Kota Kupang," ujarnya.
"Jadi sepeda motor BKS sebanyak tiga unit itu akan dilaunching oleh pak walikota pada acara puncak HUT ke-23 Kota Kupang, Kamis (25/4/2019)," ujarnya. (yel)

APA KATA MEREKA

Halaman
123
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Apolonia Matilde
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved