Tertibkan Pasar Rada Mata di Sumba Bart Daya, Begini Saran Camat Todo

Camat Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Drs.Lambertus Todo, menyarankan pemerintah perlu membangun komunikasi efektif mulai forum komunisi

Tertibkan Pasar Rada Mata di Sumba Bart Daya, Begini   Saran Camat Todo
POS KUPANG/PETRUS PITER
Foto suasana pasar Rada Mata, Tambolaka, SBD semrawut. Pedagang dan tukang ojek menumpuk dipintu masuk pasar itu. Akibatnya sering menimbulkan kemacetan 

 Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, petrus piter

POS-KUPANG.COM/TAMBOLAKA---Camat Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Drs.Lambertus Todo, menyarankan pemerintah perlu membangun komunikasi efektif mulai forum komunisi desa (forkomdes), forum komunikasi kecamatan (forkomcam) hingga forum komunikasi pimpinan daerah (forkompinda) untuk menyatuhkan pandangan sebelum melakukan kegiatan penertiban pedagang pasar Rada Mata, Tambolaka, SBD.

Menurutnya, selama ini, komunikasi itu belum berjalan baik sehingga kegiatan pemerintahan seperti penertiban pedagang pasar Rada Mata pada tahun 2018 silam terkesan atau dianggap sebagai kegiatan pribadi. Akibatnya harus berurusan dengan hukum yang mana sesungguhnya kehadiran pihak kecamatan hanya sebagai fasilitor agar kedua belah pihak tak dirugikan.

Intip YUK- Belanja Online dari Sikat Gigi hingga Perlengkapan Olahraga Cinta Laura

Hak masyarakat berjualan tetap saja berjalan tetapi dilokasi pasar yang ditentukan dan pemerintah dapat menata pasar itu jauh lebih baik.

Camat Kota Tambolala, SBD, Drs.LambertusnTodo menyampaikan hal itu di kantor Kecamatan Kota Tambolaka, SBD, Rabu (24/4/2019). Selain membangun koordinsi juga menyatuhkan pandangan dinas teknis seperti dinas koperasi, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup dan dinas pariwisata.

Penyerang Persija Jakarta Melempem, Pelatih Ivan Kolev Butuh Penyerang

Kick Off Liga 1 2019 Mundur Satu Pekan, Ini Tanggal Mainnya

Dengan demikian, ketika terjadi penertiban, semua dinas teknis harus bertanggungjawab atas keputusan yang telah sepakati itu. Sebab yang terjadi selama ini, koordinasi antar instansi terkait sangat lemah.

Ke depan persoalan itu tidak perlu muncul lagi. Semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan tetap saja berjalan sesuai koridor hukum yang berlangsung. (*)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved