Bawaslu Manggarai Ingatkan Peserta Pemilu Soal Dana Kampanye. Tidak Lapor Ada Sanksi Berat !

Peserta pemilu di Kabupaten Manggarai segera menyiapkan segala hal berkaitan dengan LPPDK.

Bawaslu Manggarai Ingatkan Peserta Pemilu Soal Dana Kampanye. Tidak Lapor Ada Sanksi Berat !
POS KUPANG/ARIS NINU
Heribertus Harun, Kordiv Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kabupaten Manggarai 

Bawaslu Manggarai Ingatkan Peserta Pemilu Soal Dana Kampanye. Tidak Lapor Ada Sanksi Berat !

POS-KUPANG.COM|RUTENG--Di tengah hiruk-pikuk tahapan rekapitulasi surat suara calon presiden dan wakil presiden, DPD serta DPR maupun DPRD provinsi dan kabupaten yang sedang berlangsung di tingkat kecamatan, Bawaslu Manggarai memberi peringatan kepada peserta pemilu tingkat kabupaten Manggarai untuk menyiapkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) dari masing-masing partai politik.

Peringatan ini disampaikan Kordiv Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kabupaten Manggarai, Herybertus Harun kepada POS-KUPANG.COM di Ruteng, Rabu (24/4/2019) pagi.

Hery mengatakan, peserta pemilu di Kabupaten Manggarai segera menyiapkan segala hal berkaitan dengan LPPDK.

Tahapan ini sangat penting karena pembukuan LPPDK dilaksanakan sejak tiga hari sejak penetapan parpol dan pasangan Capres dan Wapres sebagai peserta pemilu tahun 2019 dan ditutup delapan hari setelah hari pemungutan yaitu tanggal 25 April mendatang.

KPUD Manggarai Tegaskan Siap Lakukan Pemungutan Suara Ulang di Lima TPS

Ustadz Yusuf Mansur Unggah Habib Salim dan Abah Guru Sekumpul, Netizen Tetap Nyinyir!

LIVE SCTV! Link Live Streaming Liga Spanyol Alaves Vs Barcelona Jam 03.40 WIB, Tiket Juara!

"Tanggal 25 April mendatang batas akhir penyerahan LPPDK. Kami harapkan agar peserta pemilu sudah siapkan segala sesuatu berkaitan dengan berkas yang dibutuhkan," kata Hery.

Dikatakan Hery, sesuai ketentuan sanksi bagi peserta pemilu partai politik tingkat pusat maupun kabupaten/kota yang tidak menyampaikan LPPDK sampai batas waktu yang ditentukan partai politik tersebut dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota legislatif menjadi calon terpilih.

"Sanksi cukup berat diatur dalam pasal 338 point 3 UU Nomor 7 tahun 2017 serta PKPU 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum, bisa berdampak pada pembatalan menjadi anggota DPRD terpilih," tegas Hery.

Oleh kerena itu kata Hery, partai politik di kabupaten Manggarai diharapkan segera membereskan dokumen terkait LPPDK tersebut. Bawaslu Manggarai katanya sudah mengirim surat himbauan agar menyiapkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Hery juga menghimbau agar partai politik di Manggarai untuk intens melakukan konsultasi dan kordinasi dengan pihak KPU Manggarai.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)

Penulis: Aris Ninu
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved