Pilpres 2019

Pemilu di TPS Sydney Town Hill Bermasalah, Belum Ada Kejelasan Pemungutan Suara Lanjutan

Meski Bawaslu merekomendasikan agar pemungutan suara lanjutan dilakukan di Sydney, Australia, namun ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan PPLN

Pemilu di TPS Sydney Town Hill Bermasalah, Belum Ada Kejelasan Pemungutan Suara Lanjutan
Foto: Facebook, Esther Suhardi
Pemilih telah mengantre di depan Sydney Town Hall yang jadi salah satu tempat mencoblos di kota Sydney, sejak Sabtu pagi (13/04). 

Selain mereka yang tidak bisa memberikan suara, ada juga beberapa pemilih yang mengalami masalah ketika namanya yang semula berada di DPT kemudian berpindah menjadi DPK.

Mereka yang masuk DPT boleh memilih sejak TPS dibuka sementara untuk pemilih DPK hanya diperbolehkan memilih selama satu jam terakhir. Itu pun bila surat suara masih tersedia di TPS bersangkutan.

Salah seorang yang mengalami hal tersebut adalah Rizki Alvrian Ramadhan.

"Data saya sehari sebelum pemilihan berubah dari DPT ke DPK, sehingga membuat saya harus menunggu dari siang hingga malam," kata Rizki.

Bukan Rizki saja yang mengalaminya, tetapi juga istri dan ibunya.

"Ibu saya terpaksa DPK karena tempat pemilihannya dipindahkan dari Town Hall ke KJRI Sydney. Padahal ibu saya adalah salah seorang saksi di TPS Town Hall," jelasnya.

Keluarga Rizki akhirnya semua bisa memberikan suara, namun dia melihat memang banyak kekacauan administrasi yang terjadi di Sydney.

"Ada teman saya yang alamat dan emailnya berubah dan cara pemilihannya berubah. Dia hampir tidak diijinkan memilih dengan alasan surat suara sudah dikirimkan lewat pos," kata Rizki lagi.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerbitkan keputusan yang merekomendasikan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney melalui KPU untuk melakukan pemungutan suara lanjutan di Tempat Pemilihan Suara (TPS) bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, DPTB, serta DPK.

Pemilih yang diberi hak memilih adalah pemilih yang telah berada dalam antrean pada hari pemungutan suara Sabtu (13/4/2019) lalu namun belum dapat menggunakan hak pilih karena TPS telah ditutup oleh PPLN.

Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar, dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (16/4/2019) mengatakan, Bawaslu telah menerima keterangan dari PPLN Sydney terkait adanya dugaan pelanggaran saat pemungutan suara di Sydney.

"Bawaslu menerima keterangan dari Panwaslu Sydney bahwa penutupan TPS dilakukan pukul 18.00 waktu setempat, sementara masih ada pemilih dalam keadaan antrean menggunakan hak pilih sehingga menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih," kata Fritz.

Hasil penyelidikan Bawaslu menyimpulkan keputusan PPLN Sydney untuk menutup TPS pada pukul 18.00 waktu Sydney tidak tepat.

"Penutupan TPS pada pukul 18.00 waktu Sydney itu tidak sesuai prosedur tata cara dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya," kata Fritz.
Penutupan TPS tersebut diyakini tidak sesuai dengan asas umum dan adil dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Terkait kapan pelaksanaan pemungutan suara lanjutan di Sydney ini akan dilakukan, Bawaslu menyerahkan sepenuhnya teknis pelaksanaan pencoblosan ulang tersebut kepada PPLN Sydney dan KPU.

Sebelumnya kepada ABC, Ketua PPLN Sydney Heranudin mengatakan PPLN Sydney siap pada putusan Bawaslu.

"Namun jika memang harus ada pencoblosan ulang, maka akan butuh waktu yang tidak sebentar untuk persiapan logistik."

(*)

Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved