Gubernur Anies Siapkan Aturan untuk Kendalikan Polusi Udara di DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tengah menyiapkan aturan untuk mengendalikan Polusi udara yang parah di Jakarta.

Gubernur Anies Siapkan Aturan untuk Kendalikan Polusi Udara di DKI
KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lapangan Banteng, Minggu (14/4/2019). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tengah menyiapkan aturan untuk mengendalikan Polusi udara yang parah di Jakarta.

Hal ini diungkapkannya ketika ditanya soal gugatan atas tingginya polisi udara di Ibu Kota. Anies adalah tergugat dalam permohonan tersebut.

"Kita sedang menyusun sampai rencana teknisnya untuk kita bisa punya udara yang lebih bersih," kata Anies ditemui di Lapangan Banteng, Minggu (14/4/2019).

Tak Bisa Mencoblos, Ribuan WNI di Sydney Tanda Tangani Petisi Pemilu Ulang

Anies enggan menjelaskan secara detail tema peraturan itu. Ia hanya menyebut aturannya akan berkaitan dalam pengaturan kendaraan bermotor.

"Intinya bukan pada volume kendaraan tapi pembuangannnya," kata dia.

Festival Bale Nagi Ajang Promosi Pariwisata Flores Timur

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) membuka pos pengaduan untuk calon penggugat dalam gugatan warga negara terkait pencemaran udara di Jakarta yang sudah di luar ambang batas.

Pengacara publik LBH Jakarta, Ayu Eza Tiara mengatakan, pos pengaduan dibuka selama satu bulan, terhitung sejak 14 April 2019 hingga 14 Mei 2019.

"Melalui pembukaan pos pengaduan ini diharapkan setiap warga Jakarta atau warga di luar Jakarta yang sehari-hari menghabiskan harinya di Jakarta dapat berperan dalam upaya perbaikan kualitas udara di Jakarta yang sudah tercemar oleh berbagai macam polutan," kata Ayu di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2019).

Ayu menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, kualitas udara Jakarta sudah di luar ambang batas sehingga dapat merusak kesehatan setiap orang yang menghirup udara Jakarta.

Padahal, hak atas udara yang bersih bagi warga negara sudah dimandatkan oleh Pasal 28H Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta peraturan undang-undang lainnya. (Kompas.com)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved