Polres Lembata Hentikan Sementara Penanganan Seluruh Kasus Pidana, Dukung Pilpres dan Pileg

Polres Lembata menerapkan kebijakan yang pro pemilihan umum, 17 April 2019 mendatang. Kebijakan itu terkait penanganan kasus pidana di daerah itu.

Polres Lembata Hentikan Sementara Penanganan Seluruh Kasus Pidana, Dukung Pilpres dan Pileg
POS-KUPANG.COM/Frans Krowin
Kapolres Lembata, AKBP Janes Simamora

Polres Lembata Hentikan Sementara Penanganan Seluruh Kasus Pidana, Dukung Pilpres dan Pileg 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM | LEWOLEBA- Polres Lembata menerapkan kebijakan yang pro pemilihan umum, 17 April 2019 mendatang. Kebijakan itu terkait penanganan kasus pidana di daerah itu.

"Untuk penanganan kasus pidana, penyidik akan menanganani kasusnya setelah pemilihan umum nanti. Seperti halnya kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oknum Sekretaris Desa Baobolak (Kecamatan Nagawutun). Kasus itu akan dilanjutkan setelah pemilu nanti."

Kapolres Lembata, AKBP Janes Simamora melalui Kasat Reskrim, Iptu Yohanis Wila Mira, mengatakan hal tersebut ketika ditemui Pos Kupang.Com di Mapolres Lembata, Kamis (11/4/2019).

Obyek Wisata Lamalera Terancam Terisolir, Gara-gara Jalan Rusak

Dikatakannya, saat ini penyidik Polres Lembata sedang menangani sejumlah kasus baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi yang terjadi daerah itu. Para penyidik itu bekerja sekuat tenaga dalam menyingkap tabir kasus-kasus tersebut.

Namun, demi mendukung pesta demokrasi pada 17 April 2019 mendatang, penanganan kasus tersebut kemungkinan dipending sementara waktu. Penanganan kasus tersebut akan dilanjutkan lagi seusai pemilu nanti.

"Untuk mendukung pelaksanaan pilpres dan pileg nanti, penanganan sejumkah kasus hukum, kami pending sementara waktu. Kasus hukum yang sedang ditangani itu baru akan dilanjutkan lagi setelah pilpres nanti," ujar Yohanis.

Dia menyebutkan, menunda penanganan kasus itu bukan berarti penyidik hendak mempetieskan kasus hukum yang kini sedang ditangani. Apa yang dilakukan itu semata-mata untuk memberi ruang kepada oknum agar bisa menunaikan hak suara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif, 17 April 2019 mendatang.

Bea Cukai Masih Lakukan Penyelidikan Kasus Penyelundupan Rotan ke Timor Leste

"Kami di kepolisian itu netral dalam pesta demokrasi nanti. Tapi kami juga memberi ruang kepada semua pemilih, termasuk yang kini sedang berurusan dengan hukum untuk memberikan suara saat hari H pemilu. Atas pertimbangan itulah penanganan perkara atas beberapa waktu dihentikan sementara waktu dan dilanjutkan lagi seusai pemilu nanti," ujarnya. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved