Terdakwa Kasus PNPM Mandiri Kota Baru Divonis Bersalah

Para terdakwa kasus PNPM Mandiri di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pindak Pidana Korupsi Kupang

Terdakwa Kasus PNPM Mandiri Kota Baru Divonis Bersalah
pos kupang.com, romualdus pius
Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Sudarso SH 

Terdakwa,  Maria Edeltrudis Paka terdakwa kelima hakim menjatuhkan vonis selama 1 tahun 10 bulan. Terdakwa Maria Edeltrudis Paka wajib membayar denda sebesar Rp 50 juta. Selain itu, Maria juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 73. 500. 000 subsidair 1 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, Paula Da Silva Nino perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Usai membacakan putusan majelis hakim mengatakan bahwa para terdakwa dan jaksa penuntut umum memiliki hak yang sama, apakah menerima putusan majelis hakim, pikir – pikir berdasarkan waktu yang diberikan selama tujuh 7 hari.

Kasus Korupsi PNPM Kotabaru, Kuasa Hukum Sebut Sarat Muatan Politis

Sebelumnya diberitakan

Kejaksaan Negeri Ende menahan 5 orang tersangka kasus PNPM Kota Baru, Rabu (28/11/2018).

Kelima tersangka yang ditahan, yakni Lambertus Toni Roga selaku Ketua UPK dan Ambrosius Sena selaku Sekrteris UPK dan Maria Edeltrudis Paka selaku bendahara serta Yohanes Osmini selaku BKAD dan Hironimus Raro selaku PL.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ende, Sudarso SH yang didampingi Kasi Intel, Abdon Toh dan Kasi Pidsus, Tony Aji, S.H dalam keterangan persnya kepada wartawan di ruang kerjanya sesaat sebelum melakukan penahanan atas diri para tersangka kasus PNPM Mandiri, Kecamatan Kota Baru mengatakan bahwa para tersangka disangka melakukan tindak pidana korupsi pada dana PNPM Mandiri, Kecamatan Kota Baru yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 300 juta.

Adapun kronologis kasusnya jelas Kejari Sudarso bahwa pada tahun 2004 secara nasional program PNPM Mandiri telah berakhir. Namun yang terjadi adalah para tersangka justru melakukan serangkaian penyimpangan seperti meminjam uang PNPM Mandiri dalam jumlah yang bervariasi.

Uang PNPM Mandiri Di Ende Bukan Jadi Milik Pengurus

 Padahal semestinya hal itu tidak dilakukan karena para tersangka tersebut adalah pengurus yang tidak dibenarkan untuk meminjam uang karena yang berhak meminjam uang adalah anggota simpan pinjam kelompok perempuan.

"Seiring dengan berakhirnya program PNPM Mandiri maka uang yang ada semestinya tidak boleh dikeluarkan lagi namun diserahkan ke Bumdes namun yang terjadi adalah para pengurus justru meminjam uang serta tidak membuat laporan pertanggungjawaban sejak program PNPM Mandiri berakhir sampai hari ini," kata Kejari Sudarso.

Halaman
123
Penulis: Romualdus Pius
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved