Sri Mulyani: Pedagang di Media Sosial Tetap Harus Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pedagang di media sosial juga dikenakan pajak.

Sri Mulyani: Pedagang di Media Sosial Tetap Harus Bayar Pajak
Kompas.com/Mutia Fauzia
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati 

Sri Mulyani: Pedagang di Media Sosial Tetap Harus Bayar Pajak

POS-KUPANG.COM- Akhir Maret 2019 lalu, Kementerian Keuangan telah mencabut Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

Pada dasarnya, aturan tersebut tak mengatur tarif pajak baru. Salah satu alasan pencabutan aturan tersebut adalah banyaknya kabar simpang siur yang beredar di masyarakat.

Pasca pencabutan aturan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perlakukan perpajakan sama terhadap semua pelaku usaha, termasuk pelaku usaha yang berdagang di media sosial.

Wajib Pajak Badan Ikut Bimbingan Teknis di Aula GKN

Sri Mulyani mengatakan, bila seseorang mendapatkan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka orang tersebut harus membayar pajak penghasilan (PPh).

Bila seseorang menjalankan usaha dan penghasilannya berada di bawah Rp 4,8 miliar, orang tersebut diwajibkan PPh Final sebesar 0,5%.

"Jadi modus dari bisnisnya apakah menggunakan sosial media, maupun menggunakan marketplace atau bisnis konvensional, treatment pajaknya sama," ujar Sri Mulyani, Selasa (2/4/2019).

Ke depannya, pemerintah bersama kementerian/lembaga akan berkoordinasi untuk mengoleksi informasi yang berasal dari pelaku e-commerce.

Ini Nilai Nominal Uang Denda yang Disiapkan Wajik Pajak Kalau Terlambat Membayar Pajak

Selain melakukan pengumpulan informasi, Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah akan melakukan sosialisasi mengenai aspek perpajakan sehingga pelaku usaha memahami seperti apa kewajiban perpajakannya

"Kita akan terus melakukan analisis ekosistemnya dan kita bersama-sama dengan pelakunya untuk memahami mereka, seperti apa behavior-nya. Kemudian bagaimana pemungutan perpajakannya tanpa menimbulkan distorsi dan ketidakadilan," ujar Sri Mulyani.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sri Mulyani: Pedagang di Media Sosial Tetap Harus Bayar Pajak

Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved