Liliyana Natsir Pertanyakan Janji Pemerintah soal Tunjangan Olimpiade

Mantan pebulu tangkis Indonesia, Liliyana Natsir, mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait tunjangan untuk atlet peraih medali Olimpiade.

Liliyana Natsir Pertanyakan Janji Pemerintah soal Tunjangan Olimpiade
KOMPAS.COM/NUGYASA LAKSAMANA
Peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dari cabang olahraga bulu tangkis, Liliyana Natsir, bertemu dengan Menpora Imam Nahrawi di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Selasa (2/4/2019) 

POS KUPANG.COM -- Mantan pebulu tangkis Indonesia, Liliyana Natsir, mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait tunjangan untuk atlet peraih medali Olimpiade.

Berdasarkan keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) Iman Nahrawi pada tahun 2015, atlet peraih medali Olimpiade dan Paralimpiade berhak menerima tunjangan seumur hidup.

Sejak Mei 2016, tercatat ada 37 atlet Indonesia peraih medali Olimpiade dan Paralimpiade yang mendapatkan tunjangan itu.

Malaysia Open 2019- Ini Hasil yang Diraih Wakil Indonesia

Bagi peraih medali emas akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp 20 juta per bulan, kemudian perak senilai Rp 15 juta per bulan, sedangkan perunggu Rp 10 juta per bulan.

Menurut Liliyana yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 bersama Tontowi Ahmad, tunjangan itu sempat dia terima selama setahun. Namun, dengan alasan membenahi status hukum, Kemenpora tak lagi mencairkan dana.

"Kalau saya sebagai Olimpian, berharapnya itu saja (tunjangan Olimpiade). Soalnya sudah sempat ada pernyataannya," kata Liliyana pada sela penerimaan Surat Keputusan (SK) CPNS di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

"Prestasi tertinggi bagi atlet olahraga itu kan Olimpiade. Bukannya saya ingin dibedakan, tetapi Olimpiade itu kan levelnya juga berbeda," tutur dia.

Menurut Liliyana, tunjangan Olimpiade yang ia pertanyakan bukan hanya untuk dirinya pribadi, tetapi juga untuk para Olimpian sebelumnya yang tidak mendapatkan jatah CPNS seperti atlet sekarang.

"Kalau PNS ini yang dapat atlet milenial zaman now. Namun, kalau ditarik mundur, zaman Cik Susy (Susy Susanti), Koh Alan (Alan Budikusuma) kan tidak dapat PNS waktu itu," kata Liliyana.

Regulasi kurang kuat

Halaman
12
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved