Ini Penegasan bagi Calon Jemaah Haji yang Masuk Kategori Berhak Melunasi

bagi jemaah haji yang tidak Istitha'ah, dapat menerima dengan ikhlas apabila tertunda berhaji untuk tahun ini, dan dapat memperbaiki dan meningkatkan

Ini Penegasan bagi Calon Jemaah Haji yang Masuk Kategori Berhak Melunasi
istimewa
Pemaparan Materi Penyelenggaraan Kesehatan Haji tahun 2019, Kabid PPFR Dr. Rosidi Roslan, SKM, SH, MPH, dalam acara Sosialisasi Hasil Ijtima' Ulama tentang Kesehatan Haji, Pangeran Beach Hotel Padang Sumatera Barat, 1-2 April 2019 

POS KUPANG.COM -Sosialisasi Hasil Ijtima' Majelis Ulama Indonesia se- Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan, Selasa, 2 April 2019, di Pangeran Beach Hotel. Sosialisasi diikuti peserta dari Kementerian Agama Provinsi, Kota dan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi, Kota dan Kabupaten serta Para pengurus Majelis Ulama se Provinsi Sumatera Barat.

Peserta antusias mendukung dan senang berperan serta aktif terlaksananya Istitha'ah kesehatan bagi jemaah haji di daerahnya masing-masing.

Selanjutnya bagi jemaah haji yang tidak Istitha'ah, dapat menerima dengan ikhlas apabila tertunda berhaji untuk tahun ini, dan dapat memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesehatannya di waktu yang akan datang.

Liga Italia- AC Milan vs Udinese, Saat Ditahan Imbang 1-1, Rossoneri Main dengan Rasa Takut

Dalam sosialisasi ini, pemateri dari Pusat Kesehatan Haji Dr. Rosidi Roslan,SKM, SH, MPH, secara jelas mengutarakan, "bagi calon Jemaah Haji yang masuk dalam kategori berhak melunasi, agar dihimbau untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan dan prosedur, dan bagi mereka yang memenuhi syarat Istithaah, segera melunasi biaya haji dan di vaksin MM  untuk pencatatan kesehatan Jemaah Haji," ujarnya.

Mulai tahun kemarin sampai tahun 2019, seluruh jemaah haji dilengkapi Kartu Kesehatan Jemaah Haji (KKJH), yang memuat hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji melalui barcode dan qrcode, penanda jemaah risiko tinggi dan ICV.

KH.Dr.Hamdan Rasyid, MA, dari Komisi Fatwa MUI Pusat secara lebih detil menjelaskan bahwa "hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa istitha'ah ini sudah ada sejak 1975 dan terakhir tahun 2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan penegasan kembali tentang istithaah kesehatan haji, termasuk juga mengenai safari wukuf dan badal melempar jumrah," tuturnya.

"Peran serta para ulama dan tokoh masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan Istithaah kesehatan haji ini,"terang pak Kyai, diakhir penjelasannya. (*)

Editor: Ferry Ndoen
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved