Menkeu Batalkan Peraturan Pajak E-commerce agar Masyarakat Tenang

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencabut aturan terkait e-commerce yang sebelumnya di keluarkan oleh instansinya.

Menkeu Batalkan Peraturan Pajak E-commerce agar Masyarakat Tenang
KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati 

Menkeu Batalkan Peraturan Pajak E-commerce agar Masyarakat Tenang

POS-KUPANG.COM- Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencabut aturan terkait e-commerce yang sebelumnya di keluarkan oleh instansinya.

Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce).

Mantan Direktur Palaksana Bank Dunia itu pun berharap keputuan itu menyudahi polemik yang terjadi akibat penerbitan aturan tersebut beberapa bulan lalu.

"Kami putuskan tarik PMK-nya. Jadi wajib pajak sesuai ketentuan yang lain, biasa saja. (Semoga) Masyarakat jadi tenang, tidak ada spekulasi," ujarnya di KPP Setiabudi 4, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Pemanfaatan Teknologi E-Commerce bagi Usaha Kecil Menengah Tenun Nusa Tenggara Timur

Ini Permintaan UMKM Kepada Kantor Pajak

Selama, ini kata Sri Mulyani, PMK tersebut justru menimbulkan simpang siur kabar adanya ketentuan baru penarikan pajak kepada para pelaku e-commerce.

Padahal sebut dia, aturan tersebut hanya sebatas mengatur tata cara penarikan pajak yang selama ini berlaku.

"Kami akan terus dengar suara masyarakat, dunia usaha, sehingga bisa rumuskan kebijakan pajak baik, supaya kita merasa memiliki negara ini," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkeu Batalkan Peraturan Pajak E-commerce agar Masyarakat Tenang

Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved