Pengamat Hukum Undana Buka Suara Soal Pelayanan Publik di NTT

Pengamat Hukum dari Fakultas Hukum Undana Kupang, Dr. Yohanes G. Tuba Helan buka suara soal pelayanan publik di NTT. Kamis (28/3/2019).

Pengamat Hukum Undana Buka Suara Soal Pelayanan Publik di NTT
Pos Kupang.com/Ricko Wawo
Penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI dan khusus wilayah NTT penyerahannya dilangsungkan di Kantor Harian Pos Kupang, Jumat (1/2/2019) dan dihadiri perwakilan kepala daerah dari 10 Kabupaten/Kota di NTT. 

Pengamat Hukum Undana Buka Suara Soal Pelayanan Publik di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pengamat Hukum dari Fakultas Hukum Undana Kupang, Dr. Yohanes G. Tuba Helan buka suara soal pelayanan publik di NTT. Kamis (28/3/2019).

Yohanes menilai persoalan utama rendahnya efisiensi, efektivitas dan kualitas pelayanan publik di NTT dikarenan pemerintah daerah belum sungguh berkomitmen untuk melayani.

"Inilah masalahnya. Tidak ada kemauan yang sungguh untuk melayani dengan baik," ungkap Yohanes usai memberikan materi diskusi Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) terikat pelayanan publik di Hotel Sotis Kupang, Kamis (28/3/2019).

Ini Kabupaten di NTT yang Dapat Rapor Merah Pelayanan Publik

"Pemerintah daerah punya perangkat yang lengkap, dana dan fasilitas punya. Kalau ada komitmen atau kemauan untuk melayani saya kira tidak ada persoalan," ungkapnya.

Yohanes mencontohkan salah pelayanan publik sampai saat ini masih menjadi sorotan ialah Kartu Keluarga dan E KTP.

"Saya sendiri mengalami betapa lambannya mengurus bisa sampai berbulan-bulan, bahkan tahun, padahal tidak harus seperti itu kan," tegasnya.

Ombudsman NTT Imbau Rumah Sakit Bentuk Unit Pelayanan Publik

Ia menegaskan pemerintah daerah harus menampilkan diri sebagai pelayan bukan penguasa, sehingga masyarakat pun tak takut atau sungkan ketika berhadapan dengan mereka.

"Melayani dengan ramah, mengayomi mereka, melayani bukan tampil dengan gaya penguasa. Jangan bentak-bentak masyarakat," tegasnya.(*)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved