Bahas DAK Afirmatif Rp 19 Miliar di Pemkab Kupang, Anton Natun Berang dan Suara Meledak-ledak

Bahas DAK Afirmatif Rp 19 Miliar di Pemkab Kupang, Anton Natun Berang dan Suara Meledak-ledak

Bahas DAK Afirmatif Rp 19 Miliar di Pemkab Kupang, Anton Natun Berang dan Suara Meledak-ledak
POS-KUPANG.COM/Edi Hayong
RDP antara DPRD Kabupaten Kupang dan eksekutif di ruang rapat dewan, Selasa (26/3/2019) 

Bahas DAK Afirmatif Rp 19 Miliar di Pemkab Kupang, Anton Natun Berang dan Suara Meledak-ledak

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kupang, Anton Natun berang dan suara meledak-ledak menyikapi dana DAK afirmatif senilai Rp 19 miliar yang sudah masuk dalam penerimaan APBD 2019 tapi diduga dihilangkan.

Dia menyayangkan APBD yang sudah ditetapkan bersama eksekutif di paripurna diutak atik.

"Ini lembaga terhormat. APBD ko diobok-obok. Ini lembaga konstitusi. Mana ada keputusan dicoret lagi APBD bukan sewenang-wenang. Dana Rp 19 miliar DAK afirmasi bukan DAU jadi bukan masuk sembarang. Ini pidana. Kalau tidak mampu jangan jadi sekda. Masa tiga bulan tidak ada kerja, lalu coret-coret (dana DAK) aturan darimana," tegas Anton Natun pada Rapat Dengar Pendapat (RDK) antara DPRD Kabupaten Kupang, Selasa (26/3/2019).

104.853 anggota KPPS akan Amankan 14.979 TPS di Seluruh NTT

Rapat dipimpin Ketua Yosep Lede didampingi Wakil Ketua Dewan, Daniel Taimenas dan Johanes Mase dihadiri Plh Bupati Kupang, Ir. Obet Laha juga para asisten dan pimpinan OPD.

Anton Natun mengatakan, dirinya sudah mengkaji belanja modal, belanja pegawai bagus tetapi dicoret-coret lagi anggaran yang sudah dalam APBD.

Ibunda Aldo Longa Minta Masyarakat Dukung Aldo

"Ini kita sudah lobi Kemenkes tapi main ciki doka kuti kelereng, bajingan semua. Padahal kami lobi di Kemenkes dan Komisi IX. Ini kita bisa gugat jika APBD cacat hukum dan bisa ajukan ke PTUN. Harus ada ketegasan dari Plh bupati Kupang," pintanya.

Hal senada juga disampaikan Sofia Malelak de Haan. Menurutnya, apa yang sudah menjadi kesepakatan agar tidak lagi merubah apa yang sudah diketuk palu di paripurna.

"Jika masuk dalam program maka tidak boleh defisit. Kejujuran pemda jelaskan. Ketegasan janji Plt bupati pokir dieksekusi pada Maret supaya jangan tipu masyarakat," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved