VIDEO: Luar Biasa Komitmen KPK RI Terhadap Pemberantasan Korupsi di NTT

VIDEO: Ini komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) terhadap pemberantasan korupsi di Provinsi NTT.

VIDEO: Ini komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) terhadap pemberantasan korupsi di Provinsi NTT.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran

POS-KUPANG.COM | KUPANG - VIDEO: Ini komitmen serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) terhadap pemberantasan korupsi di Provinsi NTT.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan memeriksa semua berkas pengaduan yang diterima, termasuk pengaduan atau laporan yang terjadi di Provinsi NTT.

"Semua berkas akan kami periksa," kata Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang kepada wartawan di Gedung Sasando, Kamis (21/3/2019).

VIDEO: Mengerikan, Ruas Jalan Terbelah Di Desa Tondong Belang Manggarai Barat, NTT

VIDEO: Rahasia Kehidupan Marci Isu, Pengidap Kanker Ganas Diungkap Kakak Kandungnya

VIDEO: Begini Foto-Foto Transformasi Jennie BLACKPINK Dari Tahun Tahun 2017 Hingga Saat Ini

Dia katakan, pihaknya menilai semua berkas yang masuk, tak hanya dari Provinsi NTT, tapi seluruh Indonesia.

Mengenai dugaan adanya bupati yang akan diperiksa, Saut mengatakan tidak akan membeberkan informasi itu.

"Kalaupun ada, saya tidak ada memberikan informasi," ujarnya.

Dijelaskan juga pada kesempatan itu, peran KPK saat ini masih terbatas, jika dibanding dengan di negara-negara lain.

"Saat ini KPK RI bekerja baru untuk penyelenggara negara. Harus juga nanti di sektor swasta. UU yang telah kami sampaikan ke Presiden, bahwa KPK harus bisa merambah pihak swasta," katanya.

Karena itu, ungkapnya, perlu adanya pembenahan terlebih dahulu, apalagi Indonesia direncanakan akan sama seperti Singapura pada tahun 2045.

VIDEO: Kisah Haru, Kanker Ganas Renggut Nyawa Marci Isu dan Bayi Dalam Kandungannya

VIDEO: Ramalan Cinta Zodiak Jumat 22 Maret 2019: Aquarius Kekanak-kanakan, Virgo Tak Cocok

VIDEO: Pesan Khusus Presiden Jokowi Untuk Korban Longsor di Manggarai Barat, NTT

"Kita tidak mau seperti terjadi waktu itu. Kita mau kiamat tahun 1998 dan kita bikin UU antikorupsi tahun '99. Sekarang kita benahi sistem kerja, agar bisa menjangkau juga pihak swasta. Jadi yang kita lakukan hari ini bukan untuk kita sekarang. Tapi bisa untuk anak-anak kita. Sama seperti orang bangun infrastruktur," terangnya. (POS-KUPANG.COM / AMBUGA LAMAWURAN)

Nonton Videonya Disini:

Penulis: OMDSMY Novemy Leo
Editor: OMDSMY Novemy Leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved