BREAKING NEWS- KPU Batalkan 11 Parpol Peserta Pemilu Tingkat Daerah, Bagaimana di NTT?

11 partai politik dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilu 2019 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampa

BREAKING NEWS-  KPU Batalkan 11 Parpol Peserta Pemilu Tingkat Daerah, Bagaimana di NTT?
(Foto: ANTARA/Dyah Dwi)
KPU gelar konferensi pers pembatalan parpol sebagai peserta pemilu DPRD 

POS KUPANG.COM -- Sebanyak 11 partai politik dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilu 2019 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye hingga 10 Maret 2019.

"Jadi ada 11 partai politik tidak lengkap, lima partai politik lengkap, satu kejadian di provinsi, 428 kejadian di kabupaten/kota. Jadi total 429 yang tidak mengumpulkan laporan awal dana kampanye," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis.

Arief Budiman mengatakan data itu adalah berkas laporan awal dana kampanye yang tidak diserahkan pengurus partai di tingkat provinsi/kabupaten/kota, bukan jumlah caleg yang dicoret.

Adapun rincian 11 partai yang dibatalkan kepesertaannya dalam pemilu anggota DPRD tersebut, yaitu:

PKB pada enam kabupaten dan tiga kota yang tersebar di enam provinsi, dengan kategori enam memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan tiga tanpa pengurus.

Partai Garuda di satu provinsi (Kalimantan Utara) dan 110 kabupaten serta 20 kota yang tersebar di 26 provinsi, dengan kategori 131 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg.

Polisi Datangkan Psikiater Periksa Anak Pembunuhan Ibu Kandung. Ini Alasannya !

Dugaan Pemerkosaan, Cristiano Ronaldo Diduga Hindari Kejaran Hukum Amerika

Partai Berkarya di 27 kabupaten dan satu kota yang tersebar di 11 provinsi, dengan kategori dua memiliki pengurus dan mengajukan caleg, 22 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan empat tanpa pengurus.

PKS di delapan kabupaten dan satu kota yang tersebar di enam provinsi, dengan kategori delapan memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan satu tanpa pengurus.

Perindo di dua kabupaten dan dua kota di empat provinsi, dengan kategori empat memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg.

PPP di 19 kabupaten dan satu kota yang tersebar di sembilan provinsi, dengan kategori 15 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan lima tanpa pengurus.

Halaman
12
Editor: Ferry Ndoen
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved