Ketua DPRD TTS: "Kami Sembunyi- Sembunyi Tentukan Program Sendiri"

Ketua DPRD TTS: "Kami Sembunyi- Sembunyi Tentukan Program Sendiri"

POS-KUPANG.COM|SOE-- Ketua DPRD Kabupaten TTS, Jean Neonufa mengeluarkan pernyataan kontroversial saat memberikan sambutan acara panen jagung, Kamis (21/3/2019) di Desa Benlutu.

Jean menyebut program yang masuk prioritas satu (P1) dalam musrembang tidak penting dan belum tentu dilaksanakan. Yang terpenting menurut Jean adalah komunikasi politik antara konstituen dengan DPRD TTS.

Pasalnya menurut dia, DPRD lah yang memiliki anggaran bukan pemerintah. Pemerintah hanya memiliki program.

" Yang penting adalah harus bangun komunikasi politik dengan DPRD. Kadang kami di DPRD sembunyi-sembunyi menentukan program sendiri. Makanya ada kasus di mana P1 bertahun-tahun tidak dilaksanakan karena komunikasi politik dengan kami tidak jalan. Di tempat mana yang bakawan dengan kami disitu yang kami kerja, kalau tidak bakawan kami tidak bangun," ungkap Jean di hadapan masyarakat Benlutu.

Jean juga menyebut jika pemerintah hanya membuat perencanaan program tetapi yang menentukan jalan atau tidak ada di tangan DPRD TTS, bukan eksekutif. Ditambahkannnya, DPRD yang memiliki hak untuk menentukan besaran anggaran, mengesahkan APBD dan melakukan pengawasan.

• Jung Joon Young Resmi Ditahan, Sempat Ucapkan Minta Maaf dan Siap Jalani Hukuman

• Sukoharjo Destinasi Wisata Jamu Indonesia, Begini Keunggulannya

• Yuk Intip Ramalan Zodiak Jumat 22 Maret 2019: Virgo Atur Emosi, Scorpio Punya Musuh Baru

• Live Streaming RCTI Timnas Indonesia vs Thailand Kualifikasi Piala Asia 2020 Jam 16.30 WIB Sore Ini

Oleh sebab itu, dirinya mempersilakan masyarakat untuk memilih mau bakawan atau tidak dengan anggota DPRD. Bahkan dia menyebutkan ada dua ruangan khusus di DPRD yang digunakan untuk menyimpan proposal.

Namun ia mengingatkan harus ada komunikasi politik dengan DPRD atau minimal kenal satu anggota DPRD agar proposalnya bisa dijawab. Kalau antar proposal ke pemerintah, neu selamat jalan.

" Yang atur program mau jalan atau tidak itu DPRD bukan bupati. Jadi terserah mau bakwan atau tidak dengan kami," sebutnya.

Tak hanya sampai disitu, Jean juga mengancam masyarakat yang tidak mengunakan hak suaranya pada 17 April mendatang tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Baik bantuan Rastra, PKH maupun bantuan lainnya.

Oleh sebab itu, masyarakat wajib keluar pada tanggal 17 April mendatang untuk menyalurkan hak suaranya.

" Bapa desa kalau ada masyarakat yang tidak jalankan tanggung jawab untuk salurkan hak suaranya tidak boleh kasih dia bantuan," perintah Jean. (Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Dion Kota)