Cegah Pungli, PN Waikabubak Berlakukan Pembayaran Biaya Perkara Non Tunai

Mesin tersebut dapat menghubungkan rekening antar bank dengan tujuan memindahkan dana secara realtime.

Cegah Pungli, PN Waikabubak Berlakukan Pembayaran Biaya Perkara Non Tunai
POS KUPANG/PETRUS PITER
Foto bersama ketua PN Waikabubak, Putu Gde Novyartha bersama perwakilan pemerintah Sumba Barat, SBD dan ST, Wakapolres Sumba Barat, Kompol I Nyoman Budiartawan, Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol Inf.Eko Wardono, kasie Pidum Kejaksaan Negeri Sunba Barat, Yuli Partimi, S.H tokoh agama dan tokoh masyarakat sesaat setelah bersama-sama menandatangani zona integritas di kantor pengadilan negeri Sumba Barat, Kamis (21/3/2019) 

Cegah Pungli, PN Waikabubak Berlakukan Pembayaran Biaya Perkara Non Tunai

POS-KUPANG.COM|WAIKABUBAK--Ketua pengadilan negeri Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, Putu Gde Novyartha, S.H, M.Hum, mengatakan untuk mencegah terjadinya pungutan liar saat berurusan dengan biaya perkara di kantor Pengadilan Negeri Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat maka pihaknya semenjak awal tahun 2019 ini memberlakukan sistem pembayaran biaya perkara secara online atau pembayaran non tunai.

Untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan hukum maka lembaga pengadilan negeri Sumba Barat bekerjasama dengan BRI Waikabubak menyediakan mesin electronic data capture di kantor pengadilan negeri Waikabubak. Mesin tersebut dapat menghubungkan rekening antar bank dengan tujuan memindahkan dana secara realtime.

Orang-orang Besar Terlibat dalam Skandal Seungri BIGBANG, Begini Hubungan Mereka dengan Dia

Syahrini Resmi Laporkan Pendangdut Lia Ladysta ke Polisi

Tingkat Hunian Hotel Di Labuan Bajo Mulai Membaik

Ramalan Zodiak Kamis 21 Maret 2019, Emosi Buruk Sagitarius, Aries Moody, Yang Lain?

Dengan demikian, setiap warga yang berurusan dengan biaya perkara di pengadilan negeri Waikabubak tidak perlu lagi membayar ke staf pengadilan negeri Sumba Barat tetapi cukup dengan membawa ATM, lalu menyerahkan ATM kepada petugas BRI, melakukan gesekan pada mesin electronik tersebut untuk melakukan transaksi pembayaran biaya perkara. Hal itu berarti warga harus memiliki tabungan di bank.

Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Putu Gde Novyartha, S.H, M.Hum menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada acara pencanangan zona integritas di lingkungan pengadilan negeri Waikabubak menuju wilayah bebas korupi dan wilayah bersih dan melayani di kantor pengadilan Negeri Sumba Barat, Kamis (21/3/2019).

Acara tersebut dihadiri Sekda Sumba Tengah, Drs.Umbu Sawola, asisten II Setda Sumba Barat, Martha Bili Lalo, S.H, Kabag Hukum SBD, Zakarias Kondi, S.H, Wakapolres Sumba Barat, Kompol I Nyoman Budiartawan, Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol Inf.Eko Wardono dan Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Yuli Partimi, S.H, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya serta seluruh staf pengadilan negeri Sumba Barat.

Jung Joon Young Resmi Ditahan, Sempat Ucapkan Minta Maaf dan Siap Jalani Hukuman

KPK RI Pantau Pengelolaan Dana Desa di NTT

Dihadapan para peserta acara, Ketua pengadilan negeri Waikabubak, Sumba Barat, Putu Gde Novyartha, S.H, M.Hum, mengatakan, kebijakan memberlakukan sistem pembayaran biaya perkara secara online guna mencegah terjadinya praktek pungutan liar di lingkup pengadilan negeri Waikabubak.

Tujuannya, menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih serta melayani adalah dalam kerangka memenuhi syarat administrasi penilaian dari makamah agung dan kementerian pemberdayaan aparatur sipill negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB). S

esungguhnya pencanangan tersebut telah berlangsung pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 pengadilan negeri Sumba Barat mendapat penilaian A berlanjut hingga 2018. Dan pada tahun 2019 ini, kembali melakukan pencanangan zona integritas untuk kepentingan yang sama pula.

Mudah-mudah dengan dukungan pemerintah tiga kabupaten, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta elemen masyarakat lainnya, pengadilan negeri Sumba Barat kembali meperoleh hasil penilaian memuaskan.

Selain itu, pengadilan negeri Sumba Barat juga telah menyediakan ruangan kerja secara transparan sehingga para pihak yang ingin berurusan dengan staf pengadilan negeri Sumba Barat dapat disaksikan staf pengadilan lainnya atau masyarakat pencari keadilan hukum umumnya.

Langkah itu sebagi wujud komitmen lembaga pengadilan negeri Sumba Barat menjalankan sistem peradilan secara transparan dan akuntabel. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved