Tak Ada Jual Beli Tanah untuk Investasi di Malaka

Data yang benar adalah bahwa kegiatan PT IDK di lokasi tambak garam berdasarkan hasil kajian dari Dinas Kehutanan Provinsi NTT, Balai Pemantapan Kawas

Tak Ada Jual Beli Tanah untuk Investasi di Malaka
istimewa
Suasana saat pertemuan di Jakarta, Senin (11/3/2019) 

POS-KUPANG.com|KUPANG- Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Malaka terus mendukung program investasi di kabupaten itu. Namun, masyarakat tak dibolehkan menjual dan membeli tanah, sistim usaha bersama antara investor, masyarakat pemilik lahan dan Pemkab dalam bentuk kepemilikan saham.

"Selain itu, investor menyiapkan dana dan teknologi serta lahan disiapkan oleh Pemkab dan masyarakat," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Malaka, Dr. Yohanes Bernando Seran, S.H, M.Hum, kepada wartawan di Kupang, Jumat (15/3/2019).

Hadir saat memberi keterangan itu Kadis Perizinan Terpadu Satu Pintu, Yanuarius Bria Seran, S.E; Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka, Albertus Bria Seran, SIP serta Inspektur Daerah Kabupaten Malaka, Remigius Leki, S.Kom.

Meski demikian Bernando mengatakan, sampai saat ini pula Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH, belum pernah mengeluarkan izin apapun berkaitan dengan investasi garam yang kini tengah dilakukan oleh PT Inti Daya Kencana (IDK).

Karena itu Bernando mengatakan, kritik atau komentar seputar tambak garam ini yang terkesan menyudutkan Pemkab Malaka sesungguhnya tak berdasar.

Bernando menilai, pandangan-pandangan berbagai pihak menunjukkan mereka tak memahami fakta di lapangan secara konperehensif. Juga komentar-komentar pada media sosial sebagai indikator kurangnya pemahaman hukum terutama hukum administrasi negara.

Bernando juga menegaskan bahwa isu perusakan mangrove dan biota laut dalam investasi garam oleh PT IDK tidak benar. Isu- isu itu menunjukkan pihak-pihak itu tidak mengerti tentang kawasan mangrove.

Data yang benar adalah bahwa kegiatan PT IDK di lokasi tambak garam berdasarkan hasil kajian dari Dinas Kehutanan Provinsi NTT, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang dan kajian dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.

Rekomendasinya bahwa lokasi yang dimaksudkan seluas 1.044.50 hektar bukan hutan alam primer. Sedangkan hutan alam primer dengan penetapan sedang dan padat seluas 525,80 ha tidak digunakan.

Pekerjaan tambak garam di Malaka kata Bernando, juga atas persetujuan tokoh masyarakat dan tokoh adat di kawasan pesisir seperti Kecamatan Malaka Barat dan Kecamatan Wewiku. "Kalau ada yang memrotes, mereka mewakili siapa? Adakah izin dari warga Malaka bagi mereka di perantauan sebagai perwakilannya?" tanya Bernando.

Bernando juga menjelaskan beberapa hal penting saat pertemuan stakeholder investasi garam di Malaka di Kemenko Kemaritiman di Jakarta, tanggal 13 Maret 2019.

Pertama, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa saat itu meminta klarifikasi dari PT IDK tentang pelaksanaan investasi garam di Malaka. Deputi juga meminta penjelasan dari Biro Lingkungan Hidup Provinsi NTT tentang proses Amdal bagi PT IDK. Setelah itu deputi meminta penjelasan dari perwakilan kehutanan tentang pemanfataan lahan hutan di Malaka.

Kedua, Pemda Malaka tidak dimintai penjelasan/pandangan tentang investasi garamm di Malaka. Pemkab diundang untuk mendengarkan penjelasan dari pihak-pihak seperti PT IDK dan Biro Lingkungan Hidup Pemrpov NTT.

Karena itu kata dia, tak elok kalau Pemda Malaka menyodorkan diri untuk berbicara. Pemkab Malaka tidak diam atau bungkam tetapi Pemkab tahu adat dan etika dalam suatu pertemuan berskala nasional.

Ia juga menyebut pihak yang menyebut diri sebagai perwakilan dari masyarakat Malaka yang hadir dan ikut berbicara ternyata langsung ditolak oleh deputi. Perwakilan itu menyebut bahwa PT IDK melakukan pidana lingkungan langsung mendapat respons dari deputi yang mengatakan bukan menjadi ranah Kemenko Kemaritiman. Kalau urusan pidana silakan berurusan dengan penegak hukum.

Bernando mengatakan, utusan Pemkab Malaka yang hadir, yakni Kadis Ketahanan Pangan dan Parikanan serta Kadis Perizinan Terpadu Satu Atap Kabupaten Malaka.

Bernando juga mengatakan, Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran tak menghindar untuk mengikuti pertemuan itu. Ia sangat paham prosedur administrasi negara dan memiliki jam terbang yang tinggi untuk berbicara dalam skala lokal, nasional dan internasional. Bahkan bupati mengundang pihak-pihak itu untuk berdiskusi tentang investasi garam di Malaka. (Laporan Reporter Pos-Kupang.com, Paul Burin)

Penulis: Paul Burin
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved