Dinas Pendidikan Provinsi NTT Telusuri Sekolah Selenggarakan KBM Tanpa Izin Operasional

Dinas Pendidikan Provinsi NTT Telusuri Sekolah Selenggarakan KBM Tanpa Izin operasional

Dinas Pendidikan Provinsi NTT Telusuri Sekolah Selenggarakan KBM Tanpa Izin Operasional
POS-KUPANG.COM/Ambuga Lamawuran
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Benyamin Lola, usai memberikan keterangan kepada wartawan di Hotel Pelangi, Kamis (14/3/2019). 

Dinas Pendidikan Provinsi NTT Telusuri Sekolah Selenggarakan KBM Tanpa Izin operasional

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pihak Dinas Pendidikan Provinsi NTT akan menelusuri sekolah-sekolah yang belum memiliki izin operasional namun menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar ( KBM ).

Hal ini berdasarkan laporan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Belu, Rm. Drs. Benyamin Seran, Pr. MA, dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019 Tingkat Provinsi NTT di Hotel Pelangi, Kamis (14/3/2019).

Hilang di Tepi Pantai Desa Waijarang, Sudah 4 Hari Fridus Salu Belum Ditemukan

Benyamin Seran mengungkapkan bahwa lebih dari 10 SMA di Kabupaten Belu dan Malaka menyelenggarakan KBM, bahkan sampai mengikuti Ujian Nasional, tanpa ada izin operasional.

"Ini informasi yang baru kita dapat. Ada kemungkinan ini sekolah filial. Yang istilahnya ada kelas jauh dari sekolah induk. Ini nanti kami telusuri," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Benyamin Lola, kepada wartawan di Hotel Pelangi, Kamis (14/3).

LTSA PPPMI Pulau Flores Dibangun di Maumere

Dikatakan, izin operasional memang tidak dibutuhkan sekolah-sekolah yang berkategori filial. "Karena dia ada sekolah induk," ucapnya.

Jika kemudian ditelusuri dan terungkap bahwa sekolah tersebut tidak memiliki izin operasional dan bukan sekolah filial, pihaknya akan menindak tegas.

"Misalnya kalau dia itu bukan sekolah filial dan lolos ujian nasional, saya kira sangat menyalahi. Tapi saya punya kecurigaan tidak seperti itu bahwa dia sekolah filial," jelasnya.

Dalam rapat koordinasi yang digelar tiga hari tersebut, ada pula beberapa persoalan yakni Surat Keputusan (SK) Ujian Nasional untuk SMA/SMK yang belum dikeluarkan pihak dinas provinsi.

"Soal SK dari provinsi ke kabupaten belum ada. Namun ini sudah jadi kewenangan provinsi. Hari ini sudah bisa dibuat. Kolita harap teman-teman dari kabupaten berikan nama-nama untuk bisa dimasukkan dalam SK," pungkasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran)

Penulis: Lamawuran
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved