Kasus Mutasi di Kabupaten Alor, Bawaslu NTT Siap Tanggung Jawab

Bawaslu NTT siap bertanggung jawab atas kasus mutasi yang terjadi di Kabupaten Alor.

POS-KUPANG.COM/Ambuga Lamawuran
Pihak Bawaslu NTT sedang berdialog dengan AMAPEK di Kantor Bawaslu NTT, Jalan El Tari, Kota Kupang, Senin (11/3/2019). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bawaslu NTT siap bertanggung jawab atas kasus mutasi yang terjadi di Kabupaten Alor.

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa, mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab sekiranya ada yang mengatakan bahwa Bawaslu NTT memihak Bupati Alor terpilih dalam kasus ini.

"Misalnya kalau ada yang mengatakan kami memihak petahana, tunjukkan bukti dan kami akan bertanggung jawab," katanya kepada perwakilan Aliansi Masyarakat Alor Peduli Keadilan (AMAPEK) di kantor Bawaslu NTT, Jalan El Tari Kupang, Senin (11/3/2019).

Ruas Jalan Nasional Lumpuh, Jalur Penghubung Alternatif Labuan Bajo-Ruteng Lewat Terang

Dia jelaskan, pihaknya bekerja secara profesional menangani masalah ini.

"Kita tidak dengan begitu saja mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bupati Alor itu adalah salah. Tidak semudah itu. Ada proses kajian yang harus dilakukan," ujarnya.

Berkas Perkara Kasus Ayah Cabuli Anak Kandung di Kota Kupang Dilimpahkan ke Kejaksaan

Sementara mengenai rekomendasi penundaan pelantikan bupati Alor terpilih itu, akunya, pihaknya pun tidak memiliki kewenangan untuk hal itu.

"Kami tidak bisa mengeluarkan satu rekomendasi yang nantinya bisa melanggar aturan," ucapnya.

Diungkapkan, setelah mendapatkan laporan mengenai kasus ini, pihaknya bekerja maksimal.

"Untuk diketahui, proses penanganan yang kami lakukan terikat dengan waktu. Setelah ada penerusan laporan, kami kerja maksimal, dengan membentuk dan membagi tim untuk melayani pihak terlapor dan pelapor. Yang kami dapat ketika kami ke Alor, semua pihak tidak ada di Alor," jelasnya.

"Ada beberapa pihak jami libatkan dalam proses ini. Kami juga minta ahli untuk menilai. Tidak hanya sampai di situ, kami sampaikan juga ke Bawaslu RI. Dan hasil yang kami dapat dari Bawaslu RI tentang kasus ini adalah tidak memenuhi unsur pasal 71. Bahwa ada yang tidak sepakat, kami siap bertanggungjawab. Misalnya kalau ada yang mengatakan kami memihak petahana, tunjukkan bukti dan kami akan bertanggung jawab," pungkas Thomas. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran)

Penulis: Lamawuran
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved