Pemkab TTU Belum Pecat 29 ASN Eks Napi Korupsi, Ini Alasannya

Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara ( Pemkab TTU ) belum dapat mengeksekusi surat kesepakatan bersama tiga menteri

Pemkab TTU Belum Pecat 29 ASN Eks Napi Korupsi, Ini Alasannya
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Penjabat Sekda Kabupaten TTU, Fransiskus Tilis. 

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara ( Pemkab TTU ) belum dapat mengeksekusi surat kesepakatan bersama tiga menteri untuk dapat memecat para ASN eks narapidana ( Napi ) Korupsi.

Belum dilakukan pemecatan terhadap ASN eks narapidana korupsi karena sampai dengan saat ini belum ada kecocokan data dari pemerintah daerah Kabupaten TTU dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hal itu disampaikan oleh Penjabat Sekda Kabupaten TTU yang juga menjabat Kepala Bapekdiklat TTU, Fransiskus Tilis kepada POS- KUPANG.COM yang ditemui di Kantor Bupati TTU, Selasa (5/3/2019).

BRI Cabang Kupang Tawarkan Promo KPR Hoki

Fransiskus mengatakan, selama ini pihaknya telah berupaya mencari data dari pihak kejaksaan untuk diberikan kepada BKN dengan maksud agar data tersebut yang digunakan oleh BKN sebagai data yang nantinya direkomendasikan kepada pemerintah daerah.

"Karena data awal itu ada teman yang sesungguhnya belum sampai pada putusan ingkrah itu masuk dalam data BKN. Dan enam orang itu dari aspek kepegawaian datanya sudah diblokir," ungkapnya.

Bangunan Baru Pasar Rakyat Desa Bera Dolu, Sumba Barat Tidak Terawat, Seperti Ini Kondisinya

Oleh karena itu, kata Fransiskus, pihaknya meminta kepada pihak BKN dapat mengeluarkan data baru dengan mengeluarkan enam orang yang belum sampai pada putusan ingkrah tersebut dan mengaktifkan status kepegawaiannya.

"Kalau tidak mereka enam orang kasian, mau usulkan kenaikan pangkat tidak bisa. Dan kita juga sudah bawah dengan SP3nya kepada BKN tapi mereka belum keluarkan data yang terbaru," tegasnya.

Fransiskus berharap agar data mengenai para ASN eks narapidana korupsi dari BKN segera diturunkan kepada pemerintah daerah agar pemerintah dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan untuk memecat para ASN tersebut.

"Jadi setelah mereka kirim data yang benar sesuai dengan usulan kita, pasti akan kita lakukan ekseskusi," tegasnya.

Terkait dengan anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap pemecatan para ASN eks narapidana korupsi, tegas Fransiskus, pihaknya tidak melakukan pembiaran.

"Kita tidak lakukan pembiaran, karena kita berangkat dari data BKN yang pertama banyak teman yang sudah putusan ingkrah tidak ada dalam putusan itu. Sementara ada yang tidak sampai pada putusan ingkrah masuk di dalam data itu. Sehingga kita cocokkan dulu supaya kemudian jangan sampai yang tidak sampai ingkrah itu dihukum, atau sebagian dihukum dan sebagiannya tidak," tegasnya.

Fransiskus menambahkan, pemerintah Kabupaten TTU memang sangat terlambat untuk mengeksekusi surat keputusan bersama itu, namun terlambat tersebut lebih baik asalkan proses yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang ada.

"Jadi intinya ada perbedaan data. Yang mereka kirim pertama itu kan ada enam orang dari PPO itu masuk juga, padahal mereka tidak sampai pada putusan ingkrah, sehingga kita minta data terbaru dengan mengeluarkan enam orang itu," jelasnya.

Untuk diketahui, Bberdasarkan data dari Bapekdiklat Kabupaten TTU, jumlah ASN eks narapidana korupsi yang status hukumnya sampai pada putusan ingkrah dan bakal dipecat sebanyak 29 orang. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved